Said Didu Sebut Negosiasi Freeport Jadi Target Politik Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu membela pernyataan Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said terkait pemerintah dan Freeport.

Sudirman sebelumnya mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo pernah bertemu dengan Chairman of the Board PT Freeport McMoRan Inc. James R. Moffett secara diam-diam.

Said mengatakan negosiasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) hanya dijadikan target politik oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, negosiasi saham Freeport dilakukan secara tidak teratur dan bukan benar-benar untuk kepentingan bangsa.

"Negosiasi Freeport grasak-grusuk dan hanya sebagai target politik, bukan benar-benar untuk kepentingan bangsa," kata Said dalam keterangannya, Jumat (22/2).

Selain itu, lanjutnya, bukti lain bahwa perundingan Freeport adalah target politik dapat dilihat dari pembelian saham Freeport 51 persen yang ditampilkan seakan-akan sebuah prestasi. Dia pun menduga, pemerintah mengesampingkan aspek bisnis dalam negosiasi saham Freeport tersebut.

"Mungkin pertimbangan bisnisnya agak dikesampingkan seperti halnya kan pembangunan jalan tol, itu kan target politik, akhirnya kan mahal. Infrastruktur banyak sekali target politik. Jadi saya katakan ini menjadi biaya pencitraan yang mahal," ujarnya.

Lihat juga: TKN Tuding Sudirman Cari Sensasi soal Jokowi dan Bos Freeport

Said juga mempertanyakan alasan pemerintah melakukan negosiasi pada 2018 silam. Menurutnya, Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pada sekitar 2015 pernah menyatakan agar negosiasi Freeport dihentikan dulu dan menunggu 2019 agar lebih mendekati akhir masa kontrak.

"Ternyata belum sampai itu berunding kan, berarti kan target politik," tegas dia.

Freeport Untung, Indonesia Rugi

Lebih dari itu Said pun menyatakan, Freeport mendapatkan lima keuntungan dari pengambilan saham sebesar 51 persen oleh Indonesia. Pertama, katanya, Freeport mendapatkan uang tunai sebesar Rp54 triliun.

Lalu, Freeport mendapatkan kepastian perpanjangan dari perubahan kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta kepastian pajak sampai 2041.

Ketiga, Freeport terbebas dari tuntutan perbaikan lingkungan. Terakhir, Freeport terbebas dari berkurangnya kewajiban investasi smelter.

"[Investasi smelter] karena mayoritas harus inalum. Itu yang didapat Freeport," kata dia.

Lihat juga: Isu Pertemuan Diam-Diam Pemerintah & Freeport

Sebaliknya, Said menambahkan, Indonesia justru mengalami banyak kerugian dari penguasaan saham 51 persen saham Freeport. Salah satunya, Indonesia mendapatkan utang BUMN dan kewajiban investasi yang akan memaksa Indonesia untuk kembali berutang.

"Indonesia kemungkinan akan dapat laba, tapi kemungkinan dapat resiko juga jika bertambahnya saham. Nah itu kira-kira yang didapat indonesia," ucap Said.

Jokowi telah mengakui beberapa kali bertemu dengan James R. Moffett saat yang bersangkutan menjabat Chairman of the Board PT Freeport McMoRan Inc. Namun dia membantah pertemuan dilakukan secara diam-diam, sebagaimana yang diklaim oleh Sudirman Said.

"Enggak sekali dua kali ketemu, gimana si kok diam-diam. Ya, Ketemu bolak-balik, enggak ketemu sekali dua kali," kata Jokowi usai memberikan pembekalan saksi di Hotel El Royale, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (20/2).

Jokowi menyebut pertemuan pada tanggal 6 Oktober 2015 itu untuk membahas perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia di Papua.

Menurutnya, pertemuan untuk membahas perpanjangan izin perusahaan asal Amerika Serikat itu tak hanya sekali.

"Ya, perpanjangan, dia kan minta perpanjangan. Pertemuan bolak-balik memang yang diminta perpanjangan, terus apa?" ujar Jokowi.

"Diam-diam gimana? pertemuan bolak-balik. Kalau pertemuan pasti ngomong enggak diam-diaman. Ada-ada saja," kata Jokowi.

Menteri ESDM Ignatius Jonan menyebut CEO Freeport McMoran Richard Adkerson sempat dua kali meminta untuk bertemu dengan Jokowi dalam proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia. Namun, permintaan tersebut ditegaskan Jonan ditolak Jokowi.

"Waktu itu Richard dua kali minta waktu ketemu. Presiden tidak mau kan arahannya udah jelas, ada empat pertama divestasi 51 persen, membangun smelter, menjadi IUPK, dan penerimaan negara lebih besar, itu saja," tegas Jonan di jakarta, Rabu (20/2). (mts/osc)