Kasus Meikarta, KPK Buka Peluang Jerat Anggota DPRD Bekasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat Anggota DPRD yang diduga ikut menerima uang suap proyek Meikarta. Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi disebut pelesir ke Thailand menggunakan uang dari Meikarta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan aliran dana proyek Meikarta diterima oleh pihak lain yang belum menjadi tersangka. Di antaranya ke Anggota DPRD Bekasi yang saat ini masih berstatus sebagai saksi.

"Untuk dugaan aliran dana, itu memang kami mengidentifikasi tidak hanya terhadap para tersangka yang sudah ditetapkan. Ada dugaan aliran dana pada sejumlah pihak," kata Febri di Gedung KPK, Rabu (27/2).

Lihat juga: Permudah IMB Meikarta, Neneng dkk Didakwa Terima Rp18,9 M

Febri mengatakan dugaan fasilitas wisata ke Thailand yang diterima oleh Anggota DPRD itu, berkaitan dengan proses perubahan aturan tata ruang proyek Meikarta. Sayangnya Febri enggan memaparkan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut.

"Sementara keterkaitan tidak langsung terhadap dugaan penerimaan fasilitas atau uang oleh anggota DPRD itu terkait dengan kewenangan anggota DPRD di kabupaten Bekasi karena ada keinginan atau upaya melakukan perubahan peraturan tata ruang," kata Febri.

Febri menegaskan pihaknya tidak akan berhenti mengusut aliran dana kepada pihak-pihak yang sudah terjerat saat ini. Ia mengatakan KPK akan mengembangkan perkara ini dan membuka peluang untuk menjerat tersangka lainnya.

"Yang lain akan tetap kami kembangkan sepanjang nanti teruji di fakta persidangan, dan memang bukti-buktinya dapat dicermati lebih lanjut," kata Febri.

Lihat juga: Kasus Meikarta, Bupati Nonaktif Bekasi Hadapi Sidang Dakwaan

KPK mengidentifikasi lebih dari 20 orang anggota DPRD Kabupaten Bekasi diduga menerima pembiayaan dari Meikarta untuk berlibur ke Thailand.

Namun, dalam persidangan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHY), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bekasi Jamaludin (J) Kepala dan Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Trisnawati (DT) dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR) fasilitas wisata itu tidak disebutkan.
[Gambas:Video CNN] (ugo/sah)