Demo di DPRD, FPI Serukan Larangan Pilih Partai Pro Saham Bir

CNN Indonesia | Jumat, 08/03/2019 17:30 WIB
Demo di DPRD, FPI Serukan Larangan Pilih Partai Pro Saham Bir Gabungan organisasi masa dari Jawara Betawi 411, Front Pembela Islam (FPI), melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Demo tolak saham bir yang digelar sejumlah ormas Islam berujung pada larangan pemilihan sejumlah partai dan calon legislatif. Imam FPI DKI Jakarta Muchsin Alatas menyebut satu per satu partai menolak saham bir dilepas dari PT Delta Djakarta.

Muchsin mengingatkan massa yang hadir untuk tidak memilih partai dan calon legislatif dari partai-partai itu.

"Partainya itu PDIP (yang menolak saham bir dilepas). Jadi hati-hati milih caleg. Partai lain itu ada juga NasDem," kata Muchsin di atas mobil komando di DPRD DKI, Jumat (8/3).


Kemudian Muchsin juga menyebut PPP dan Hanura sebagai partai yang menolak melepaskan saham bir. Dalam orasinya, Muchsin menilai PPP tak pantas sebagai partai yang mendukung aspirasi Islam.


"PPP kan partai Islam tapi itu dulu, dulu lambang kakbah pantes. Tapi sekarang setuju enggak PPP lambang kabah? Enggak," ucap Muchsin.

Tepat di samping Muchsin berdiri Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik di atas mobil komando. Namun Taufik tidak berbicara banyak setelah nama-nama partai itu disebutkan.

"Tapi Pak Taufik manggut-manggut, ya Bang. Artinya partai-partai ini benar (menolak pelepasan saham bir) ya bang," tutur Muchlis.


Panglima Brigade Jawara Betawi, Basir Bustomi juga menyarankan agar para calon legislatif dari partai tersebut tidak dipilih. Dia mengatakan partai itu tidak membantu menyebarkan aspirasi masyarakat.

"Ente inget catat jangan lupa jangan dipilih lagi itu partai-partai dan calegnya waktu pemilu. Takbir," ucap dia.

Dalam aksi hari ini, para ormas meminta agar Gerindra DKI menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD DKI lainnya yang menolak melepaskan saham DKI di PT Delta Djakarta. Mereka menganggap bahwa bir merusak moral masyarakat dan menimbulkan keonaran.

Seperti diketahui, PT Delta Djakarta memegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional. Pemprov DKI sudah menanam saham di perusahaan itu sejak 1970. Saat ini, saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta sebesar 26,25 persen.

Tiga fraksi di DPRD DKI Jakarta menyatakan mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melepaskan saham Pemprov DKI di perusahaan penyedia bir, PT Delta Djakarta.

Ketiga fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua komisi C DPRD DKI Jakarta yang membidangi keuangan, Santoso menilai pelepasan saham Delta tidak serta merta dapat mengatur peredaran minuman keras sehingga menimbulkan perdebatan.

Ia meminta Anies harus tetap mengikuti prosedur karena terdapat perbedaan pendapat di antara anggota DPRD. Anies mengatakan akan melaporkan kepada masyarakat jika proses penjualan saham Delta tidak kunjung dilaksanakan lantaran belum disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.


(ctr/pmg)