Fahira Idris Ingatkan DPRD Potensi Aksi Warga Tolak Saham Bir

CNN Indonesia | Rabu, 06/03/2019 16:47 WIB
Fahira Idris Ingatkan DPRD Potensi Aksi Warga Tolak Saham Bir Anggota DPD RI Fahira Idris mendorong rencana Pemprov DKI wujudkan pelepasan saham di PT Delta Djakarta. (CNN Indonesia/Gloria Safira Taylor)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris mewanti-wanti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang urung melakukan pembahasan soal rencana pelepasan saham Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di PT Delta Djakarta.

Fahira yang juga Ketua Umum Gerakan Nasional Antimiras mengaku khawatir akan ada reaksi besar dari masyarakat menagih wacana yang diusung Gubernur DKI Anies Baswedan tersebut.

"Kalau DPRD ngotot, saya khawatir bakal ada gelombang besar warga menolak saham bir," kata Fahira dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/3).


Seperti diketahui, PT Delta Djakarta memegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional. Pemprov DKI sudah menanam saham di perusahaan itu sejak 1970. Saat ini, saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta sebesar 26,25 persen.

Anker bir, produksi PT Delta Djakarta. (commons.wikimedia.org)


Fahira menegaskan, masyarakat bakal merasa perlu menyuarakan aspirasinya yang tertahan jelang Pilkada 2017. Seperti diketahui, Anies Baswedan yang saat itu masih menjadi calon gubernur (cagub), menjanjikan pelepasan saham di perusahaan bir tersebut jika terpilih.

"Janji Anies Baswedan itu bukan pertunjukan belaka. Itu lahir dari aspirasi masyarakat," ujarnya. Fahira mendorong alokasi dana penjualan saham dialihkan untuk kebutuhan lebih penting yang bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.


Sebelumnya, beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta diketahui juga tegas mendukung pelepasan saham tersebut. Mereka adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat-PAN, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketua Fraksi Demokrat-PAN Taufiqurrahman menyatakan fraksinya mendukung keputusan itu lantaran hal tersebut merupakan bentuk dari aspirasi masyarakat.

"Kita mendukung sikap Gubernur untuk melepaskan saham Delta," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Ketua Fraksi PPP Usman Helmy juga menyatakan fraksinya mendukung pelepasan saham tersebut. Bahkan Usman mengatakan pihaknya sudah jelas mendukung sejak tahun lalu.

"Itu sudah dari tahun lalu ya. Kalau dari PPP sendiri sudah jelas untuk kepentingan umat," ujar Usman.

Sehari sebelumnya, Ketua Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi menyatakan dukungannya. Menurut dia, kepemilikan saham oleh Pemprov DKI Jakarta itu bisa dialihkan ke pembiayaan untuk hal yang lebih penting seperti pelayanan masyarakat.


"Lebih baik dialihkan ke hal-hal yang lebih prioritas. Pelayanan masyarakat di bidang perekonomian, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) misalnya, atau di bidang pendidikan, di bidang kesehatan," ujarnya. Sementara itu, hingga berita ini tayang, Partai Golkar mengaku belum memutuskan sikap.

Sebelumnya, Ketua komisi C DPRD DKI Jakarta yang membidangi keuangan, Santoso menilai pelepasan saham Delta tidak serta merta dapat mengatur peredaran minuman keras sehingga menimbulkan perdebatan.

Ia meminta Anies harus tetap mengikuti prosedur karena terdapat perbedaan pendapat di antara anggota DPRD. Anies mengatakan akan melaporkan kepada masyarakat jika proses penjualan saham Delta tidak kunjung dilaksanakan lantaran belum disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Diketahui, Anies telah menyurati DPRD soal penjualan tersebut sejak Mei tahun lalu. Anies menilai anggota DPRD DKI yang tidak kunjung membahas persoalan itu masih ingin memiliki saham dari perusahaan bir tersebut.

"Ini Dewan, Anda ingin punya saham bir terus, ingin punya untung dari uang bir," ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/3). (ani/ain)