Fahri Tuding Pembatalan Konser Solidaritas Dhani soal Politik

CNN Indonesia | Senin, 11/03/2019 01:53 WIB
Fahri Tuding Pembatalan Konser Solidaritas Dhani soal Politik Wakil Ketua DPR (kiri) Fahri Hamzah menunjukkan tiket konser Solidaritas untuk Dhani. Konser yang sedianya digelar di Surabaya itu dibatalkan polisi terkait izin keramaian, 10 Maret 2019. (CNNIndonesia/Farid)
Surabaya, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku kecewa dengan tindakan kepolisian yang membatalkan konser solidaritas untuk Ahmad Dhani Prasetyo di Grand City Convention and Exhibition Hall, Surabaya, Minggu (10/3) malam. 

Fahri menduga pembatalan konser yang dilakukan kepolisian ini ditunggangi kepentingan politik jelang Pilpres 2019. Konser itu rencananya juga akan dihadiri Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Salahudin Uno.

"Saya agak kaget dengan tindakan kepolisian ini, dan kalau ini memiliki motif-motif yang non atau di luar tugas kepolisian, yang dititipkan misalnya oleh pejabat-pejabat politik tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung tentu kita menyesalkan," kata Fahri di saat ditemui di lokasi konser, Minggu (10/3). 


Fahri pun menilai soal izin pun terkesan dipersulit kepolisian dengan alasan konser ini berbayar. Padahal, kata dia kegiatan berbayar ini juga merupakan bagian dari amal untuk memberikan dukungan moral kepada pentolan Musikus Dewa 19, Ahmad Dhani yang kini dibui setelah divonis pengadilan meski sedang mengajukan banding. Ia pun menegaskan konser pada malam ini pun bukan ajang kampanye meski direncanakan bakal dihadiri dan diisi Sandiaga Uno. Fahri mengatakan kehadiran Sandi hanya sebatas memberikan dukungan terhadap salah satu kawannya sedang mengalami masalah. 

"Saya dengar tadi dari panitia sudah lama minta izin yang seharusnya diberikan izin cepat. Setahu saya saudara Sandiaga Uno juga datang pengen nonton doang memberi support kepada teman-teman Dewa, karena ini istikharah untuk secara moral membantu salah seorang tokoh utama yang sekarang sekarang sedang ada masalah hukum. Oleh sebab itu, kita juga cukup prihatin dengan kejadian malam ini," kata Fahri.


Politikus PKS itu juga menyayangkan tindakan kepolisian yang dinilainya terlalu berlebihan dalam membatalkan rencana konser tersebut. Fahri berkata demikian merujuk pada tindakan polisi yang sampai membawa anjing pelacak, serta menonaktifkan beberapa fasilitas di ruang konser.

"Kejadian malam ini saya tidak menduga juga kepolisian ternyata bertindak sejauh ini, lampunya dimatikan, eskalatornya dimatikan, AC nya dimatikan lift nya dimatikan. Saya tidak menyangka melihat polisi membawa anjing dan lain sebagainya," kata Fahri. 

Fahri pun menduga tindakan kepolisian yang tak profesional adalah arahan pejabat-pejabat atau oknum dari partai politik kubu petahana, yang sengaja menggunakan aparat hukum untuk menghadang kegiatan lawan politik.

"Kepada politisi yang sedang bersaing. Terutama petahana. Saya dengar surveynya sudah menang, bahkan menangnya katanya 20%. Ya sudahlah, kalau sudah menang ngapain ngelarang-larang orang kalau sudah menang survei. Kalau surveynya sudah bagus, mbok ya jadi pemerintahan yang baik," kata dia. 

Sementara itu Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Rudi Setiawan mengatakan konser solidaritas untuk Ahmad Dhani tersebut tidak dapat dilaksaakan lantaran pihak penyelenggara masih terganjal izin pelaksanaan konser. Rudi menegaskan bahwa pembatalan acara ini murni lantaran adanya kesalahan administrasi dari panitia, bukan karena kampanye salah satu paslon.

"Supaya tidak ada salah informasi atau pemahaman, tidak ada terkait (pembatalan kampanye) salah satu paslon, ini murni karena administrasi perizinan konser, itu belum dilengkapi," kata Rudi.

Fahri Tuding Konser Pembubaran Solidaritas Dhani soal PolitikKepolisian Resor Kota Surabaya mendatangi lokasi konser solidaritas untuk Ahmad Dhani Prasetyo 'Dewa 2019 All Star: Hadapi dengan Senyuman', Grand City Convention Center, Surabaya, 10 Maret 2019. (CNN Indonesia/Farid Miftah Rahman)

Kesan Fahri Usai Kunjungi Rutan Medaeng

Sebelum menyambangi lokasi konser Solidaritas untuk Dhani, pada hari yang sama Fahri menyempatkan diri mengunjungi Rutan Klas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Di rutan itulah, Dhani untuk sementara ditahan karena menjalani persidangan di PN Surabaya. Menurut Fahri yang mengunjungi rutan itu dalam kapasitas kunjungan kerja sebagai anggota dewan, penjara yang dihuni Dhani lebih buruk dibandingkan pada masa kolonialisme Belanda.

Fahri menyebut, kondisi Rutan Medaeng tak lagi layak ditempati. Sebab, kata Fahri, tahanan Rutan Medaeng telah melebihi kapasitasnya. Dari yang seharusnya hanya bisa ditempati sekitar 504 tahanan, saat ini terpaksa ada sekitar 2.877 tahanan yang mendekam

"Lebih buruk (dari zaman kolonial), kalau Rutan lebih buruk. Saya miris ya lihat anak bangsa kayak pepes tidur 114 orang tidak di ruangan (layak), 10x8 meter, ya Allah enggak kebayang," kata Fahri Hamzah, di Rutan Medaeng, Sidoarjo, Minggu (10/3).

Fahri kemudian membandingkan Rutan Medaeng dengan Lapas Sukamiskin Bandung yang telah dibangun sejak masa penjajahan Belanda. Fahri menuturkan, konsep Rutan Sukamiskin harus dicontoh pemerintah saat ini, karena konsep tahanan di sana lebih memanusiakan para tahanan.

"Di zaman Kolonial Belanda maka Rutan paling maju di Indonesia adalah Sukamiskin itu dibangun 1918 (udah) 100 tahun lalu. Satu orang dapat 1 kamar, 1 toilet, dan kalau politisi ditahan itu digaji, dikasih mesin ketik. Udah sekarang Anda bayangkan kayak apa situasinya udah 74 tahun merdeka, sungguh jauh. Hukum di Indonesia disebut demokratis dan modern, jauh sekali," ujarnya.

Lebih lanjut, Fahri menduga buntut dari tidak layaknya rutan tersebut menyebabkan perilaku para pelaku kejahatan tak semakin membaik, malah justru memburuk lantaran tahanan menyimpan dendam karena tak mendapat perlakuan secara normal, di dalam tahanan. 

"Ini konsepnya bukan memasyarakatkan tapi penjaraan. Orang dibikin tambah ngenes akhirnya orang belajar kejahatan juga dan belajar dendam karena kehidupan yang tidak normal," katanya. 

Fahri pun mendesak kepada pemerintah untuk memerhatikan kondisi Rutan Medaeng saat ini. Pasalnya, jika diabaikan, pemerintah akan mendapat label sebagai bangsa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh dunia internasional. 

"Ini secara demokrasi tidak boleh ada penganiayaan. Kalau ketahuan sama negara-negara lain ini. Indonesia bisa dituduh melanggar HAM. Ini bisa disebut sebagai kejahatan negara kepada warganegaranya," kata dia.

(frd/kid)