Jakarta, CNN Indonesia -- Keluarga 13 aktivis '98 yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) bertemu Kepala Staf Presiden,
Moeldoko di kantornya, Jakarta Rabu (13/3) kemarin. Dalam pertemuan yang bertepatan dengan 21 tahun peristiwa
penculikan aktivis '98 itu, mereka meminta pemerintah memastikan status saudara dan anak-anak mereka yang hilang.
Ketua IKOHI, Mugiyanyo mengatakan status keberadaan 13 aktivis hilang itu sangat diperlukan untuk memastikan apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal setelah 21 tahun berlalu.
"Apalagi kasus ini juga sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM dan DPR," kata Mugiyanto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka berharap pemerintah segera menerbitkan dokumen resmi terkait status kependudukan korban yang masih hilang. Selain itu, mereka berharap ada kompensasi atau bantuan untuk mendapat beasiswa pendidikan, kesehatan, dan bantuan biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan.
Terakhir, mereka meminta pemerintah mempercepat ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa.
"Tinggal satu konvensi ini yang belum diratifikasi. Kami yakin Pak Jokowi mampu," ujar Mugiyanto yang datang bersama keluarga korban hilang lainnya.
Dalam pertemuan ini, IKOHI menyampaikan sikap politiknya sesuai hasil Kongres 1 IKOHI, Oktober 2002 di mana mereka mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang tidak pernah tersangkut kasus pelanggaran HAM.
Sementara itu Moeldoko memuji langkah keluarga korban yang terus memperjuangkan keberadaan nasib anggota keluarganya ini. Menurut dia, pengungkapan para aktivis yang hilang ini penting agar generasi sekarang tahu sejarah kelam yang pernah menimpa republik ini.
Mantan Panglima TNI itu berjanji akan menyampaikan tuntutan keluarga korban kepada Jokowi.
"Pasti nanti akan saya sampaikan kepada beliau," kata Moeldoko.
(osc/osc)