Stunting dan Defisit BPJS, Isu Penting Debat Cawapres

CNN Indonesia | Minggu, 17/03/2019 15:56 WIB
Stunting dan Defisit BPJS, Isu Penting Debat Cawapres Ilustasi Debat Pilpres 2019. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Faqih menyebut ada dua masalah krusial yang ia nilai penting dibahas dalam Debat Cawapres, Minggu (17/3) mendatang. Dua isu itu adalah status indeks kesehatan yang masih buruk dan perbaikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Ihwal poin pertama, Daeng menyoroti masih tingginya gangguan kesehatan yang menjangkiti masyarakat Indonesia. Beberapa contoh yang ia pakai adalah angka stunting atau kekerdilan pada anak masih 30 persen lebih dan angka kematian ibu melahirkan lebih dari 300.

Daeng mengakui pemerintah berhasil menekan stunting. Hanya saja dengan durasi waktu yang ada, ia menilai pemerintah seharusnya bisa jauh lebih baik.


"Memang turun, tapi ini masih tinggi. Padahal kita sudah kejar dengan JKN," kata Daeng saat dihubungi via telepon, Kamis (14/3).


Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 mencatat Kementerian Kesehatan menekan angka stunting dari 37,2 persen menjadi 30,8 persen dalam kurun lima tahun. Kasus gizi buruk pun turun tapi tak signifikan dari 19,6 persen jadi 17,6 persen. Sementara obesitas tercatat tumbuh dari 14,8 persen jadi 21,8 persen.

Menurut Daeng, status gizi demikian merupakan aib untuk pembangunan kesehatan suatu negara dan jika tak disikapi serius akan jadi masalah besar di kemudian hari.

Dalam kasus stunting, Daeng menilai pihak yang dirugikan bukan hanya individu penderita tapi juga negara tempatnya bernaung. Ketika pertumbuhan otak dan tubuh seseorang terganggu akibat stunting, kualitas sumber daya manusia suatu negara akan ikut terdampak.

"Bagaimana SDM kita kalau kecerdasan 30 persen orangnya terganggu, yang ada malah jadi beban," ucapnya.

HOLD-Indeks Kesehatan dan Defisit BPJS, Isu Penting Debat CawWarga mendaftar pada loket pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Banda Aceh. (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)
Masalah kedua yang tak kalah penting adalah upaya memperbaiki JKN-KIS. Daeng memandang saat ini yang paling menonjol dalam isu ini adalah defisit BPJS Kesehatan dan situasi tenaga kesehatan yang terjepit dengan program ini.

Untuk hal ini, Daeng menilai kubu Ma'ruf Amin maupun Sandiaga Uno sudah menunjukkan komitmen memperbaiki BPJS Kesehatan. Namun lagi-lagi, sejauh ini yang terlihat dari kedua kubu masih gagasan yang bersifat umum belaka.

"Dua-duanya sudah punya komitmen tapi kami berharap komitmen itu diterjemahkan dalam strategi yang lebih terinci," tutur Daeng.

Kubu Prabowo-Sandi sudah mengemukakan strategi yang cukup mendetail untuk mengakali defisit BPJS Kesehatan. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Gamal Albinsaid mengatakan pihaknya bakal menambah anggaran BPJS Kesehatan dengan mengalokasikan sebagian anggaran kementerian lain.


Gamal menilai salah satu faktor penyebab defisit BPJS karena hanya bergantung pada anggaran Kementerian Kesehatan saja, biaya kesehatan yang ditanggung terus bertambah.

"Sumber dana bukan diambil dari anggaran kesehatan yang hanya lima persen. Tapi kita bisa ambil dari pos anggaran lain, termasuk salah satunya dari Kementerian Sosial," kata Gamal di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (13/3).

Sementara dari kubu Jokowi-Maruf mengatakan pemerintah selama ini sudah banyak menaruh perhatian terhadap BPJS Kesehatan. Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Ace Hasan Syadzily meminta persoalan defisit BPJS ini dilihat komprehensif sebagai lembaga yang punya kemandirian.

"Pemerintah sendiri sesungguhnya telah banyak memberikan perhatian serius kepada BPJS ini dengan cara menerima jaminan kesehatan melalui kartu sehat, itu satu di antara solusi defisit BPJS yang sekarang," kata Ace saat dihubungi Rabu (13/3).

Sebagai catatan, defisit BPJS Kesehatan terus membengkak setiap tahun. Nominal defisit awalnya hanya Rp3,3 triliun pada 2014. Defisit itu membesar pada 2017 menjadi Rp9,8 triliun dan Rp16,8 triliun pada 2018.
[Gambas:Video CNN] (sas/pmg)