Bentuk Pansus Rotasi Jabatan, DPRD Bakal Panggil BKD DKI
CNN Indonesia
Jumat, 15 Mar 2019 07:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi A DPRD DKI Jakarta mengajukan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki rotasi pegawai di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI William Yani menyatakan setelah pembentukan pansus ini bakal ada pemanggilan kembali sejumlah pihak, termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
"Pasti (kita panggil BKD) dan sejumlah pihak lain yang bersinggungan untuk kinerja. Kita panggil secepatnya untuk memintai keterangan," kata Yani kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/3).
Yani mengatakan pemanggilan ini menyusul belum ada data yang diterima dewan terkait penilaian rotasi jabatan. Padahal, rotasi jabatan sudah dilakukan sejak awal Februari lalu.
"Pada prinsipnya apa yang diberikan BKD tidak diterjemahkan dengan baik kepada dewan. Memang ada laporan diberikan ke kita tapi tidak detail," ujar Yani.
Dewan menyatakan data yang diterima masih sebatas nama yang didemosi, namun tidak dijelaskan detail alasan dari rotasi. Sejumlah detail penilaian juga tidak disertakan.
"Kayak kenapa si A diletakkan di sini, kenapa si B diturunkan dan kompetensinya itu tidak dijelaskan," kata dia.
Dengan ini Yani berharap agar BKD bisa terbuka dalam membeberkan data. Sebab menurut dia, perlu ada keterbukaan informasi yang diterima masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.
"Kerja samalah kita supaya terbuka. Bagaimana coba jalannya merotasi 1.000 pejabat dalam waktu singkat harus jelas yang mana saja," ujar dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies melantik lebih dari seribu pejabat baru yang telah dirotasi. Di antara perombakan tersebut, Anies bahkan melakukan penurunan jabatan dan golongan atau demosi.
Anies menyatakan pihaknya akan membuka lelang jabatan untuk posisi strategis di lingkungan Pemprov DKI.
"Jadi harapannya (proses rotasi) Jumat sudah selesai, Senin bisa diumumkan. Setelah diumumkan proses seleksi bisa dimulai, dari mulai pendaftaran," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/2). (ctr/pmg)
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI William Yani menyatakan setelah pembentukan pansus ini bakal ada pemanggilan kembali sejumlah pihak, termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
"Pasti (kita panggil BKD) dan sejumlah pihak lain yang bersinggungan untuk kinerja. Kita panggil secepatnya untuk memintai keterangan," kata Yani kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada prinsipnya apa yang diberikan BKD tidak diterjemahkan dengan baik kepada dewan. Memang ada laporan diberikan ke kita tapi tidak detail," ujar Yani.
Dewan menyatakan data yang diterima masih sebatas nama yang didemosi, namun tidak dijelaskan detail alasan dari rotasi. Sejumlah detail penilaian juga tidak disertakan.
"Kayak kenapa si A diletakkan di sini, kenapa si B diturunkan dan kompetensinya itu tidak dijelaskan," kata dia.
Dengan ini Yani berharap agar BKD bisa terbuka dalam membeberkan data. Sebab menurut dia, perlu ada keterbukaan informasi yang diterima masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.
"Kerja samalah kita supaya terbuka. Bagaimana coba jalannya merotasi 1.000 pejabat dalam waktu singkat harus jelas yang mana saja," ujar dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies melantik lebih dari seribu pejabat baru yang telah dirotasi. Di antara perombakan tersebut, Anies bahkan melakukan penurunan jabatan dan golongan atau demosi.
Anies menyatakan pihaknya akan membuka lelang jabatan untuk posisi strategis di lingkungan Pemprov DKI.
"Jadi harapannya (proses rotasi) Jumat sudah selesai, Senin bisa diumumkan. Setelah diumumkan proses seleksi bisa dimulai, dari mulai pendaftaran," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/2). (ctr/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK