ANALISIS
Menakar Mimpi Prabowo-Sandi Menghapus Ujian Nasional
CNN Indonesia
Senin, 18 Mar 2019 06:54 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyatakan bakal menghapus Ujian Nasional (UN) jika ia dan Prabowo Subianto terpilih dalam Pilpres 2019.
Tanpa menjelaskan alasan di balik gagasan tersebut, Sandi menawarkan program penelusuran minat dan bakat sebagai pengganti UN.
Namun seperti diketahui, UN menjadi perdebatan publik. Wacana penghapusan UN menjadi isu seksi di dunia pendidikan.
UN dianggap tidak mencerminkan kualitas pendidikan, bahkan disebut sebagai pemicu kecurangan. Sebab sekolah dan dinas pendidikan menjadikan nilai baik di UN sebagai pengakuan kualitas pendidikan.
Penghapusan UN pun sempat mengemuka di publik saat diajukan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy. Namun wacana menguap karena tak disetujui pemerintah.
Pengamat pendidikan Mohammad Abduhzen menilai gagasan Sandi sebagai prasyarat memajukan kualitas pendidikan Indonesia.
"Negara-negara yang baik pendidikannya seperti Singapura telah merespons perkembangan terutama dalam menyongsong revolusi industri 4.0 dengan menghapus ujian nasional," ujar Abduhzen kepada CNNIndonesia.com, Minggu (17/3).
Abduhzen menyebut penyelenggaraan selama ini kontraproduktif. Pasalnya tidak mampu meningkatkan mutu pendidikan dan malah menanamkan mentalitas curang kepada anak didik.
Dia menyarankan UN diganti seperti penilaian portofolio di Singapura. Sekolah dan guru melakukan penilaian dan bimbingan secara personal dari awal masa pendidikan. Sehingga saat akhir masa pendidikan, tidak diperlukan ujian akhir.
"Sesuai dengan teori multiple intelligences (kecerdasan majemuk) di mana masing-masing anak memiliki kecerdasan yang beragam. Oleh sebab itu guru dan sekolah wajib mengenali atau menelusuri setiap potensi murid untuk dikembangkan secara optimal," jelas dia.
Sementara dihubungi terpisah, pengamat pendidikan Asosiasi Sekolah Rumah & Pendidikan Alternatif (Asah Pena) Budi Trikoryanto tidak setuju soal penghapusan UN.
UN, meski penyelenggaraannya masih bobrok, masih diperlukan untuk evaluasi pendidikan Indonesia. Hal yang harus dilakukan adalah pembenahan penerapan sistem.
"UN perlu dipertahankan untuk potret real pendidikan. Penelusuran minat dan bakat itu untuk memulai program pendidikan bagi seorang anak, bukan untuk evaluasi akhir," ujar Budi kepada CNNIndonesia.com, Minggu (17/3).
Abduhzen menyampaikan jika pun UN harus dipertahankan, tidak untuk digelar setiap tahun. UN hanya untuk evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
"UN sebagai upaya pengendalian dan pemetaan mutu tetap diperlukan misalnya tiga atau empat tahun sekali. Peningkatan kualitas proses pembelajaran di mana kuncinya adalah perbaikan mutu guru," ucap Abduhzen.
[Gambas:Video CNN] (dhf/dal)
Tanpa menjelaskan alasan di balik gagasan tersebut, Sandi menawarkan program penelusuran minat dan bakat sebagai pengganti UN.
Namun seperti diketahui, UN menjadi perdebatan publik. Wacana penghapusan UN menjadi isu seksi di dunia pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penghapusan UN pun sempat mengemuka di publik saat diajukan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy. Namun wacana menguap karena tak disetujui pemerintah.
"Negara-negara yang baik pendidikannya seperti Singapura telah merespons perkembangan terutama dalam menyongsong revolusi industri 4.0 dengan menghapus ujian nasional," ujar Abduhzen kepada CNNIndonesia.com, Minggu (17/3).
 Prabowo-Sandi akan hapuskan Ujian Nasional (UN) jika menang pilpres 2019. (CNN Indonesia/Safir Makki) |
Abduhzen menyebut penyelenggaraan selama ini kontraproduktif. Pasalnya tidak mampu meningkatkan mutu pendidikan dan malah menanamkan mentalitas curang kepada anak didik.
Dia menyarankan UN diganti seperti penilaian portofolio di Singapura. Sekolah dan guru melakukan penilaian dan bimbingan secara personal dari awal masa pendidikan. Sehingga saat akhir masa pendidikan, tidak diperlukan ujian akhir.
"Sesuai dengan teori multiple intelligences (kecerdasan majemuk) di mana masing-masing anak memiliki kecerdasan yang beragam. Oleh sebab itu guru dan sekolah wajib mengenali atau menelusuri setiap potensi murid untuk dikembangkan secara optimal," jelas dia.
Sementara dihubungi terpisah, pengamat pendidikan Asosiasi Sekolah Rumah & Pendidikan Alternatif (Asah Pena) Budi Trikoryanto tidak setuju soal penghapusan UN.
UN, meski penyelenggaraannya masih bobrok, masih diperlukan untuk evaluasi pendidikan Indonesia. Hal yang harus dilakukan adalah pembenahan penerapan sistem.
"UN perlu dipertahankan untuk potret real pendidikan. Penelusuran minat dan bakat itu untuk memulai program pendidikan bagi seorang anak, bukan untuk evaluasi akhir," ujar Budi kepada CNNIndonesia.com, Minggu (17/3).
 Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono |
Abduhzen menyampaikan jika pun UN harus dipertahankan, tidak untuk digelar setiap tahun. UN hanya untuk evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
"UN sebagai upaya pengendalian dan pemetaan mutu tetap diperlukan misalnya tiga atau empat tahun sekali. Peningkatan kualitas proses pembelajaran di mana kuncinya adalah perbaikan mutu guru," ucap Abduhzen.
[Gambas:Video CNN] (dhf/dal)