Ketua DPR Nilai UN Dibutuhkan untuk Ukur Kualitas Pendidikan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menilai ujian nasional (UN) bagi peserta didik dari tingkat SD, SMP hingga SMA atau setingkatnya masih dibutuhkan untuk mengukur kualitas pendidikan Indonesia secara nasional.

Hal itu ia sampaikan untuk merespons rencana calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menghapus UN bila Prabowo Subianto dan dirinya terpilih di Pilpres 2019.

"Ya, menurut saya kita ini lagi mengejar kualitas pendidikan yang baik. Salah satu cara mengukur apakah sekolah atau para pendidik melakukan pendidikan dengan baik adalah dengan ujian yang dilakukan secara nasional," kata Bamsoet saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (18/3).

Bamsoet menyatakan pemerintah Jokowi gencar melakukan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Lihat juga: Visi Misi Debat Cawapres, Sandiaga Janji Hapus Ujian Nasional

Hal itu bertujuan agar para peserta didik di seluruh Indonesia memiliki pengetahuan maupun kualitas yang sama antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Melihat hal itu, Bamsoet tak ingin kualitas pendidikan di Indonesia timpang apabila UN tidak diterapkan bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

"Jadi terukur, mereka memiliki pengetahuan yang merata. Kita tidak ingin juga, kalau tidak UN kualitas pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain jomplang," kata dia.

Di tempat yang sama, anggota DPR Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily menilai UN tetap dibutuhkan sebagai standar nasional kompetensi para peserta didik di seluruh Indonesia.

Lihat juga: Menakar Mimpi Prabowo-Sandi Menghapus Ujian Nasional

"Negara kita perlu ada standar, salah satunya adanya parameter untuk melihat kompetensi dari peserta didik tersebut. Jadi menurut saya, proses UN harus tetap dipertahankan," kata dia.

Ace menyatakan pembahasan soal ujian nasional sudah dibahas dengan seksama oleh pemerintah sejauh ini. Ia menyatakan Indonesia tetap membutuhkan suatu mekanisme secara nasional untuk menentukan kelulusan bagi peserta didik.

"Sebab ini pernah jadi pembahasan panjang dan kita harus punya parameter/kompetensi sebagai tanda kelulusan secara nasional sebagai standar pendidikan kita," kata dia.

Selain itu, Ace menyatakan Jokowi telah melakukan standardisasi pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Hasilnya, kata dia, menghapus kesenjangan kualitas peserta didik antara daerah satu dengan daerah lainnya.

"Itu yang dilakukan Jokowi pada fasilitas pendidikan pada daerah terpencil, terluar dan tertinggal, itu yang kita dorong pemerataan pendidikan, termasuk standarnya itu harus diberikan pemerataan. Di Jawa harus sama dengan Papua, di Jawa harus sama dengan di Kaltim," kata dia.

Saat acara Debat Cawapres, Sandi menyatakan akan menghapus ujian nasional jika memenangkan Pilpres 2019. Sebagai gantinya, Sandi mengatakan para pelajar akan menjalani konsep penelusuran minat dan bakat.

Lihat juga: Sandiaga Sebut UN Sebagai Pemborosan dan Tak Berkeadilan

[Gambas:Video CNN] (pmg/rzr/pmg)