Tim Prabowo Klaim DPT Masih Amburadul, Termasuk di Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mohamad Taufik, menyebut Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 masih banyak yang amburadul. Bahkan, kata dia, itu terjadi di Jakarta merupakan pusat pemerintahan.

"Ternyata setelah kami konfirmasi ke KPU masih ada tidak jelas. Saya mengistilahkan amburadul," kata Taufik di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Lihat juga: Kesulitan Menjegal Jokowi, Mengkambinghitamkan KPU-Bawaslu

Taufik mengaku menemukan kejanggalan-kejanggalan DPT di beberapa kecamatan yang ada di Jakarta.

Dia Bahkan mengklaim ada ribuan warga Jakarta, yang terancam kehilangan hak konstitusionalnya pada 17 April lantaran banyak data yang justru hilang.

"Misalnya, di TPS 104 RT 15 RW 07 Cilandak. Masa jumlah pemilih cuma satu orang. Warga yang lain ke mana? Belum lagi, ada jumlah RW 22, padahal di situ RW-nya hanya 11. Dugaan saya, ini menjurus kecurangan," ujar Taufik.

Ilustrasi pengecekan DPT. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Untuk saat ini pihaknya juga telah menyisir terus bahkan memetakan wilayah-wilayah yang kemungkinan mengalami masalah.

"Kami sudah menyisir terus-menerus dan kami akan petakan. Kalau satu RT cuma 1 (DPT) berarti ada yang hilang. Ini ada penghilangan hak pilih warga negara, ini hukuman pidana ini," kata dia.

Dia, yang juga Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, pun kemudian meminta KPU segera menyelesaikan persoalan DPT yang amburadul itu.

Lihat juga: Survei: Pendukung Prabowo Banyak yang Tak Percaya kepada KPU

Taufik juga meminta pihak-pihak terkait khususnya untuk lebih fokus dan tak boleh menyampaikan berbagai alasan atas kejadian ini, tetapi harus segera membenahi persoalan tersebut.

Sebab kata dia, hal ini mesti dilakukan demi menghindari potensi kecurangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia.

"Saya minta KPU secara berjenjang merapikan ini. Tak ada alasan waktu. KPU fokus saja perbaiki data pemilih. Tidak mungkin satu RT pemilihnya satu orang atau 4 orang. Kami sudah telusuri. Saya meyakini, ini jumlahnya masih ribuan. Kami juga sudah menghubungi KPU," kata dia.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Di tempat yang sama, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menjelaskan soal keganjilan DPT yang disampaikan Taufik.

Menurutnya, hal ini bisa terjadi lantaran ada kesalahan prosedur di KPU saat pencocokan dan penelitian (coklit).

"Ada satu kesimpulan ini karena ada kesalahan prosedur saat coklit atau verifikasi di lapangan," kata Bagja.

(tst/arh)