Tarif Asli MRT Capai Rp31 ribu, DPRD Ingin Banyak Subsidi

CNN Indonesia | Selasa, 19/03/2019 18:49 WIB
Tarif Asli MRT Capai Rp31 ribu, DPRD Ingin Banyak Subsidi Ilustrasi MRT Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Tarif asli Moda Raya Terpadu atau Mass Rapid Transit (MRT) disebut mencapai Rp31 ribu per orang untuk sekali jalan. Namun, angka ini masih akan ditekan lewat subsidi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang besarannya tengah dibahas di DPRD DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan angka tarif yang sudah disubsidi sebesar Rp10 ribu per kilometer. Angka ini masih belum disetujui DPRD DKI Jakarta.

"Semua yang berkaitan dengan itu adalah komponen tarif keekonomian dibagi estimasi passangers (penumpang) maka ketemulah angka Rp31.659," ujar Direktur Keuangan dan Administrasi PT MRT Jakarta Tuhiyat, dalam rapat penentuan tarif MRT dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, di Jakarta, Selasa (19/3).


Ia kemudian menjelaskan muasal angka itu. Dia menyebut biaya modal sarana MRT mencapai Rp73 miliar, biaya operasional mencapai Rp490 miliar, dan biaya perawatan sebesar Rp4 miliar. Kemudian MRT juga menambahkan biaya keuntungan 10 persen yakni sebesar Rp56 miliar.

Adapun total biaya yang diperkirakan setahun ialah sebesar Rp625 miliar. Terakhir, jumlah pendapatan yang diperkirakan dengan estimasi penumpang 65 ribu per hari adalah sebesar Rp19 juta.

Ia juga memperhitungkan komponen penyusutan sarana sebesar Rp37 miliar dan penyusutan sistem sebesar Rp36 miliar dalam hitungan 30 tahun.

"Biaya modal sarana semuanya sudah diatur dalam Permenhub nomor 17 tahun 2018. Jadi kami tak boleh ada hitung-hitungan di luar itu," kata Tuhiyat.

Ketua Komisi B DPRD DKI Suhaimi meminta Tuhiyat untuk mengkaji ulang tarif MRT yang diusulkan sebesar Rp10 ribu. Dia juga meminta agar MRT tidak memperhitungkan keuntungan terlebih dahulu dan menghilangkan perkiraan penyusutan untuk tahun awal.

"Usulnya supaya itu dihilangkan dulu, keuntungan dan penyusutan juga bisa dihilangkan supaya kita bisa subsidi banyak ke masyarakat," tutur dia.

Diketahui peresmian bakal dilakukan Joko Widodo pada 24 Maret 2019. Namun, hingga kini DPRD DKI belum menyetujui tarif yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

[Gambas:Video CNN] (CTR/arh)