Jakarta, CNN Indonesia -- Calon presiden nomor urut 01 dalam
Pilpres 2019 Joko Widodo (
Jokowi) kembali menyinggung pengalaman untuk memimpin sebuah pemerintahan. Jokowi mengaku beruntung mendapat pengalaman memimpin, mulai dari wali kota, gubernur, hingga presiden.
"Pengalaman itu memberikan keuntungan kepada saya dalam mengelola, menakhodai kapal besar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Jokowi dalam sambutan acara deklarasi dukungan 10.000 pengusaha di Istora, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3).
Jokowi lantas mengenang karier memimpin wilayah yang diawali sebagai Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Menurut Jokowi, sebagai orang dengan latar belakang pengusaha, dirinya memerlukan waktu 2 tahun untuk beradaptasi memimpin pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak mudah jangan dipikir gampang. Dari pengusaha masuk ke dunia pemerintahan, dunia politik berbeda total, itu baru pada posisi di wali kota," ujar pria yang juga pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Jokowi mengaku tak tahu berapa waktu yang digunakan untuk beradaptasi bila tak memiliki pengalaman menjadi wali kota, gubernur ketika menjadi presiden. Oleh karena itu, ia mengajak untuk tidak memberikan kepemimpinan kepada pihak yang tak memiliki pengalaman.
"Artinya apa, jangan diberikan yang masih coba-coba, gitu loh. Setuju enggak?" kata Jokowi
"Setuju," jawab peserta yang hadir.
"Itu yang saya maksud. Saya ngomong apa adanya," ujar Jokowi.
 Presiden RI Joko Widodo menyambut jabatan tangan seorang pedagang saat blusukan ke Pasar Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, 16 Maret 2019. (Dok. Biro Pers Setpres/Kris) |
Jokowi pada Pilpres 2019 ini menggandeng Ketua MUI yang juga mantan Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Pasangan Jokowi-Ma'ruf melawan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Prabowo diketahui tak memiliki pengalaman memimpin pemerintahan. Setelah karier militernya habis dengan jabatan terakhir sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 1998 silam, Prabowo menjadi pengusaha lalu mendirikan partai politik Gerindra. Sementara Sandiaga berlatar pengusaha memiliki pengalaman sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta yang hanya menjabat sekitar satu tahun.
Ketum Kadin Akui Baper Beda Pilihan dengan Sandi di PilpresSebelumnya, di sela kegiatan deklarasi pengusaha tersebut, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengaku terbawa perasaan alias baper lantaran berbeda pilihan dengan rekannya, Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.
"Dalam satu proses baper itu biasa. Namanya juga manusia, baper itu biasa. Kalau enggak ada baper-baperan itu bohong," ujar Rosan.
Namun Rosan meyakini perasaan tersebut akan hilang usai pelaksanaan pilpres pada 17 April mendatang. Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf ini menilai, hal itu wajar terjadi dalam suatu kontestasi politik.
"Kita tahu ujungnya setelah tanggal 17 [April 2019] peluk-pelukan lagi. Gitu aja, kalau baper sih pastilah," tuturnya.
Sementara itu tokoh pengusaha Sofjan Wanandi meminta agar perbedaan pilihan itu tak menimbulkan permusuhan di kalangan para pengusaha. Ia juga meminta agar masing-masing pihak tak memaksakan pilihannya.
"Pengusaha itu mau milih 01 atau 02 terserah mereka. Kita juga tidak ada sama sekali memengaruhi, kita hanya ingin beri jaminan sebagai warga negara untuk memilih masa depannya sendiri," kata Sofyan.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ini juga tak mempermasalahkan perbedaan dukungan keponakan JK, Erwin Aksa, yang mendukung Prabowo-Sandi. Sementara JK diketahui menjadi ketua dewan pengarah tim kampanye calon petahana.
"Pak Erwin itu teman baik saya, junior saya. Jadi jangan sampai perbedaan itu sampai menimbulkan rasa enggak senang gitu. Sandi itu juga partneran dengan Erick, tapi enggak apa-apa, dia percaya yang dia pilih itu lebih baik, kita juga pilih 01," ujarnya.
Sebelum deklarasi, Koordinator Pengusaha Pekerja Pro Jokowi (KerJo) Hariyadi Sukamdani menyatakan ada lima hal yang disampaikan mereka. Pertama, soal kepemimpinan Jokowi yang dinilai penting dilanjutkan untuk menjaga stabilitas politik dan kelangsungan kebijakan ekonomi politik Indonesia.
"Presiden Jokowi juga diyakini telah memperlihatkan sikapnya sebagai pemimpin yang demokratis, tidak otoriter, dan bersedia mendengarkan aspirasi dunia usaha," ujar Hariyadi dalam konferensi pers di Istora Senayan sebelum kegiatan deklarasi.
(psp/fra)