AHY Soroti Nasib Honorer yang Tak Diangkat PNS di Era Jokowi

CNN Indonesia | Minggu, 24/03/2019 19:22 WIB
AHY Soroti Nasib Honorer yang Tak Diangkat PNS di Era Jokowi Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan nasib tenaga honorer era Jokowi berbanding terbalik dengan pemerintahan SBY yang telah mengangkat satu juta honorer jadi PNS (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengklaim banyak tenaga honorer yang nasibnya terkatung menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu berbanding terbalik dengan masa Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang mengangkat satu juta tenaga honorer menjadi PNS.

Ia menuturkan sempat berbincang dengan beberapa tenaga honorer, khususnya guru saat berkunjung ke Kabupaten Cilacap dan Kebumen beberapa waktu lalu. Mereka mengeluhkan bahwa sudah kerja puluhan tahun, tapi pemerintah tak mengubah statusnya menjadi PNS.

"Masih banyak yang belum tentu nasibnya. Mereka hanya mendapatkan Rp150.000-Rp250.000 per bulan, sedangkan mereka bekerja pagi sampai sore setiap hari," kata AHY, Minggu (24/3).


Bahkan, lanjutnya, ada aturan yang melarang warga mengikuti tes PNS jika sudah berumur 35 tahun. Hal itu diartikan AHY sebagai ketidakadilan untuk masyarakat Indonesia.

Anak sulung SBY ini mengatakan kasus pekerja dengan status honorer bukan hanya ada di daerah, tapi juga Jakarta. Ia pun ikut mempertanyakan nasib tenaga honorer tersebut.

"Di Jakarta apakah masih banyak guru-guru honorer? Nasib mereka bagaimana? Tidak jelas betul," ucap AHY.
AHY Soroti Nasib Honorer yang Tak Diangkat PNS di Era JokowiUnjuk rasa tenaga honorer menuntut diangkat jadi PNS. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Tak hanya itu, AHY juga menyayangkan curhatan warga soal sulitnya mencari pekerjaan saat ini. Padahal, tak sedikit dari mereka merupakan lulusan sarjana.

Jika dibiarkan, masalah sosial dan kriminalitas akan muncul, khususnga di Jakarta. Untuk itu, persoalan pengangguran perlu dijadikan fokus utama pemerintah agar segera diselesaikan.

"Ibu-ibu, yang muda-muda susah dapat kerja. Mereka cerita, Mas AHY saya ini sudah lulus kuliah begitu lulus susah dapat kerja," turur AHY.

Belum lagi, masalah daya beli masyarakat turut menambah masalah ekonomi dalam negeri beberapa tahun terakhir. Beberapa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bercerita ke AHY bahwa penjualannya menyusut.

Terlebih, harga tiket pesawat yang mahal mempengaruhi kunjungan masyarakat di daerah ke ibu kota. Padahal, mereka biasanya membeli barang di Jakarta untuk dijual kembali di daerahnya masing-masing.

"Mereka mengeluhkan penjualan hancur, karena daya beli masyarakat sepi, apalagi harga tiket pesawat itu," pungkas AHY.
AHY Soroti Nasib Honorer yang Tak Diangkat PNS di Era JokowiRibuan perangkat desa saat bertemu Jokowi di Jakarta. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Politikus PDI-Perjuangan Rieke Diah Pitaloka pernah mengungkapkan bahwa Jokowi telah mengangkat 39 ribu Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada di Pemerintah Pusat menjadi PNS.

"Ada yang mau saya ungkap di tempat ini, tanah leluhur saya. Saya dapat informasi dari Menteri Seskab, kalau bulan September kemarin Presiden Jokowi telah melakukan pengangkatan PNS dari tenaga kesehatan," ujar Rieke saat memberikan sambutan di acara pelantikan Relawan Tim Alpha di Purwodadi, Grobogan, Minggu, 2 November 2018.

Rieke, yang juga merupakan anggota Komisi VI DPR itu, menyatakan pengangkatan 39 ribu PTT tersebut terdiri atas tenaga kesehatan seperti Bidan, Dokter Umum, dan Dokter Gigi.

PTT tenaga kesehatan yang diangkat PNS ini, katanya, rata-rata berusia di bawah 35 tahun. Sedangkan, yang di atas 35 tahun proses pengangkatannya masih dipertimbangkan. Pasalnya, kata Rieke, mereka sudah mengabdi sejak usia 20 tahun, dan tua dalam pengabdian hingga melewati usia 35.

"Yang usia di atas 35 tahun dan awalnya belum diangkat PNS jumlahnya masih ada sekitar 4 ribu. Kendalanya, mereka ini tua dalam pengabdian, awal bekerja di usia 20 tahun. Meski demikian, Presiden Jokowi sudah mempertimbangkannya, bahkan sudah tanda tangan Keppres-nya," tambah Rieke yang kerap disapa Oneng itu. (aud/gil)