Veteran TNI Bandingkan Pilpres 2019 dengan Agresi Belanda

Jakarta, CNN Indonesia -- Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) menyoroti ancaman perpecahan jelang Pilpres 2019. Kondisi jelang pencarian pemimpin bangsa ini pun disandingkan dengan kondisi saat Agresi Militer II Belanda pada 1948.

Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo mengatakan ancaman perpecahan bangsa diakibatkan perbedaan politik di masyarakat.

"Dengan demikian, dengan kondisi sekarang saya teringat rasa ketika pada tahun 1948 Republik Indonesia kita diserang oleh Belanda. Pemerintah waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa," ujar Sayidiman dalam jumpa pers di Gedung Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Jakarta, Senin (25/3).

Ia menceritakan pada masa mempertahankan kemerdekaan itu pemerintahan Indonesia lumpuh. Namun, TNI dan rakyat yang dipimpin Jenderal Soedirman memilih tetap melawan Belanda dan sekutu lewat strategi perang gerilya.

Lihat juga: Menakar Jeratan UU Teroris untuk Pelaku Hoaks

Kombinasi itu, kata Sayidiman, berhasil merawat keutuhan persatuan dan kesatuan Indonesia hingga diakui dunia pada 27 Desember 1949.

Kini persatuan yang diwujudukan TNI dan rakyat itu, kata Sayidiman, harus kembali diulang. Ia mengatakan TNI dan rakyat harus solid melawan ancaman perpecahan jelang pemilu.

"Mungkin ada selisih pendapat, tapi menghadapi pemilihan presiden dan legislatif janganlah ambisi pribadi begitu berlebihan sehingga mengorbankan persatuan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum LVRI Letjen (Purn) Rais Abin meminta TNI-Polri solid mendukung Pemilu 2019 yang dilaksanakan serentak antara pileg dan pilpres dengan sikap netralitas.

Ia juga meminta seluruh masyarakat untuk berkampanye sehat, tidak menebar hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian hanya untuk menjatuhkan salah satu pasangan calon.

"[Kondisi saat ini] cukup mengganggu pikiran kami karena mau tidak mau akan berdampak jangka lebih panjang. Mau ke mana negeri ini kalau tidak diselesaikan sekarang?" ujar pria yang pernah menjabat sebagai Panglima Pasukan Perdamaian PBB tersebut.

Lihat juga: KPU soal #IndonesiaCallsObserver: Kami Sudah Undang 33 Negara

[Gambas:Video CNN] (dhf/kid)