Bowo Pangarso, dari Auditor ke DPR hingga Kena OTT KPK
CNN Indonesia
Kamis, 28 Mar 2019 11:22 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso, dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diamankan lembaga antirasuah bersama tujuh orang lain terkait dugaan suap distribusi pupuk, Kamis (28/3) dini hari WIB.
Bowo merupakan anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II meliputi Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Demak.
Sebelum berkarier di bidang politik, Bowo dikenal sebagai auditor.
Mengutip dari laman profilnya yang terdapat di situs DPR RI, Bowo pernah menjadi auditor di Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) lalu menjadi Direktur Keuangan untuk PT Inacon Luhur Pertiwi hingga 2014 silam.
Kedekatannya bersama Golkar terjalin lewat organisasi sayap kepemudaan partai tersebut, Kosgoro, sejak 1988 silam. Pada saat menuntut ilmu manajemen di perguruan tinggi di Universitas 17 Agustus Semarang, Bowo tercatat pernah menjadi Wakil Ketua Kosgoro setempat.
Karier organisasinya pun melejit hingga masuk ke dewan pengurus Partai Golkar. Ia tercatat pernah menjadi Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah.
Pada 2014 silam, Bowo maju dalam pemilu legislatif sebagai caleg dari dapil Jawa Tengah II. Ia berhasil meraih kursi dari dapil tersebut dengan raihan suara 66.909 pemilih.
Pada Pileg 2019, Bowo pun tercatat kembali menjadi caleg untuk dapil yang sama. Di parlemen, sebelum bertugas di Komisi VI, Bowo pernah duduk di Komisi VII dan VIII.
Selain Bowo, tujuh orang yang ditangkap KPK dalam OTT semalam di Jakarta, di antaranya yakni direksi PT Pupuk Indonesia dan PT Humpuss Intermoda Transportasi. Operasi senyap itu disinyalir terkait dengan distribusi pupuk menggunakan kapal milik PT Humpuss.
Tim penindakan KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat. Uang tersebut diduga digunakan untuk suap dalam kegiatan distribusi pupuk tersebut.
Terkait OTT KPK , Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyatakan pihaknya masih mempelajari terlebih dulu secara internal.
"Jadi kita pelajari dulu, kasusnya seperti apa, baru bisa ambil keputusan dan tindakan," kata Dave kepada CNNIndonesia.com.
Dave menegaskan bahwa Partai Golkar memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ia menyatakan bahwa partai berlambang Pohon Beringin itu tak akan mentolerir bila kadernya terjerat kasus korupsi oleh KPK.
"Akan tetapi Golkar terdepan dalam memberantas korupsi, dan tidak akan mentolerir kader-kadernya yang berprilaku koruptif," kata dia.
Lebih lanjut, Dave mengaku masih menunggu keterangan resmi dari KPK untuk melakukan sikap resmi partai terkait kasus Bowo tersebut.
"Kita tunggu pengumuman resmi dari KPK dulu," kata Dave.
(kid/dea)
Bowo merupakan anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II meliputi Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Demak.
Sebelum berkarier di bidang politik, Bowo dikenal sebagai auditor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengutip dari laman profilnya yang terdapat di situs DPR RI, Bowo pernah menjadi auditor di Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) lalu menjadi Direktur Keuangan untuk PT Inacon Luhur Pertiwi hingga 2014 silam.
Kedekatannya bersama Golkar terjalin lewat organisasi sayap kepemudaan partai tersebut, Kosgoro, sejak 1988 silam. Pada saat menuntut ilmu manajemen di perguruan tinggi di Universitas 17 Agustus Semarang, Bowo tercatat pernah menjadi Wakil Ketua Kosgoro setempat.
Pada 2014 silam, Bowo maju dalam pemilu legislatif sebagai caleg dari dapil Jawa Tengah II. Ia berhasil meraih kursi dari dapil tersebut dengan raihan suara 66.909 pemilih.
Pada Pileg 2019, Bowo pun tercatat kembali menjadi caleg untuk dapil yang sama. Di parlemen, sebelum bertugas di Komisi VI, Bowo pernah duduk di Komisi VII dan VIII.
Selain Bowo, tujuh orang yang ditangkap KPK dalam OTT semalam di Jakarta, di antaranya yakni direksi PT Pupuk Indonesia dan PT Humpuss Intermoda Transportasi. Operasi senyap itu disinyalir terkait dengan distribusi pupuk menggunakan kapal milik PT Humpuss.
Tim penindakan KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat. Uang tersebut diduga digunakan untuk suap dalam kegiatan distribusi pupuk tersebut.
Terkait OTT KPK , Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyatakan pihaknya masih mempelajari terlebih dulu secara internal.
"Jadi kita pelajari dulu, kasusnya seperti apa, baru bisa ambil keputusan dan tindakan," kata Dave kepada CNNIndonesia.com.
Dave menegaskan bahwa Partai Golkar memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ia menyatakan bahwa partai berlambang Pohon Beringin itu tak akan mentolerir bila kadernya terjerat kasus korupsi oleh KPK.
"Akan tetapi Golkar terdepan dalam memberantas korupsi, dan tidak akan mentolerir kader-kadernya yang berprilaku koruptif," kata dia.
Lebih lanjut, Dave mengaku masih menunggu keterangan resmi dari KPK untuk melakukan sikap resmi partai terkait kasus Bowo tersebut.
"Kita tunggu pengumuman resmi dari KPK dulu," kata Dave.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK