Jakarta, CNN Indonesia -- Calon anggota legislatif dari Partai Gerindra
Andre Rosiade melaporkan
Metro TV ke
Dewan Pers atas dugaan pelanggaran etika jurnalisme. Menurutnya,
Metro TV telah memuat pemberitaan yang tidak sesuai fakta soal penolakan warga Dharmasraya, Sumatera Barat, terhadapnya saat kampanye.
"Hari ini saya melaporkan
Metro TV karena memuat pemberitaan terhadap diri saya yang tidak mendasar," ujar Andre di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Jumat (29/3).
Andre, yang juga menjabat J
uru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengatakan pemberitaan
Metro TV bahwa yang menyatakan bahwa dirinya ditolak oleh warga Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, pada Sabtu (23/3), tidak benar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengklaim penolakan bukan dilakukan oleh warga Dharmasraya, melainkan oleh sekitar 30 pendukung pasangan calon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pendukung Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang notabene politikus PDIP.
Pihak
Metro TV saat dihubungi CNNIndonesia.com menyatakan bakal terlebih dulu mempelajari substansi pelaporan dari Andre sebelum memberikan respons atau klarifikasi pernyataan resmi.
"Saya harus lihat dulu suratnya. Kebetulan saya belum terima, mungkin masih di sekretaris ya," ujar Pimpinan Redaksi
Metro TV Don Bosco kepada
CNNIndonesia.com, Jumat (29/3).
Andre mengklaim
Metro TV tidak pernah mengonfirmasi soal penolakan warga itu. Padahal, ia mengaku terus melakukan kampanye di sejumlah daerah di Dharmasraya hingga Minggu (24/3).
[Gambas:Youtube]Bahkan, ia menyatakan telah meminta pejelasan dari presenter Metro TV Aviani Malik atas pemberitaan itu. Ia berkata Aviani sempat menawarkan hak jawab namun hingga kini tidak ada kelanjutannya.
"Jadi isu yang disampikan oleh Metro TV bahwa saya ditolak warga di Dharmasraya tidak mendasar dan fitnah. Untuk itu saya melaporkan kepada Dewan Pers supaya Metro TV bisa kembali pada relnya," ujarnya.
Corong JokowiAndre menilai
Metro TV seperti
TVRI pada masa Orde Baru. Ia mengatakan
Metro TV saat ini merupakan corong pemerintahan Jokowi.
"
Metro TV itu mohon maaf ya, sudah seperti
TVRI zaman Orba (Orde Baru), hanya membela Pak Harto (Soeharto) dan pemerintahan masa lalu. Nah sekarang yang terjadi apa,
Metro TV corong pemerintahan Pak Jokowi," ujar Andre.
Ia berharap
Metro TV bisa berubah menjadi media yang bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik usai dilaporkan ke Dewan Pers.
Selain ke Dewan Pers, Andre mengaku juga bakal melaporkan
Metro TV ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
[Gambas:Instagram]Berdasarkan pantauan
CNNIndonesia.com, laporan Andre telah diterima oleh salah seorang staf Dewan Pers.
Sebelumnya, saat ditanya soal tudingan keberpihakan dari kubu 02 terkait penyelenggaraan debat keempat Pilpres 2019, Pemimpin Redaksi Metro TV Don Bosco Selamun mengatakan pihaknya sudah lama berusaha memberi ruang pada dua kubu Pilpres 2019. Namun, upaya konfirmasi itu terhambat dengan boikot dair pihak 02.
"Kami meminta terus menerus narasumber dari BPN untuk hadir di Metro TV. Surat, Whatsapp, telepon itu banyak ke teman-teman di BPN, tetapi tidak dilayani," aku dia, beberapa waktu lalu.
[Gambas:Video CNN] (jps/arh)