KPK: Anggota DPR Paling Tak Patuh Laporkan Harta Kekayaan
CNN Indonesia
Senin, 01 Apr 2019 19:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan lebih dari 87.000 penyelenggara negara yang tidak membuat laporan harta dan kekayaan (LHKPN).
Dari angka tersebut, lembaga antirasuah mencatat sektor legislatif sebagai penyelenggara negara yang paling sedikit membuat LHKPN. Meski demikian, Febri mengaku pihaknya tetap mengapresiasi mereka yang sudah membuat LHKPN.
"Untuk tingkat kepatuhan yang paling rendah dari ikhtisar pelaporan secara keseluruhan itu adalah sektor legislatif dalam hal ini DPR dan DPRD," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah kepada pewarta, Senin (1/4).
Peta kepatuhan LHKPN itu sendiri bisa dilihat dari situs resmi KPK, https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/petakepatuhan.
Berdasarkan pada laman tersebut, per 1 April pukul 17.00 WIB jumlah penyelenggara negara dari DPR adalah yang paling kecil tingkat kepatuhannya yakni 58,33 persen atau 322 dari 552 wajib lapor.
Febri mengatakan selama periode pembuatan LHKPN sejak awal Januari-31 Maret 2019, total penyelenggara negara yang melaporkan LHKPN ada lebih dari 252.000 atau 74,39 persen dari jumlah totalnya. Dari angka itu, ada 215 instansi yang 100 persen wajib lapor di dalamnya membuat LHKPN. Angka itu terdiri dari 65 DPRD, 13 kementerian/lembaga, 90 pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan 47 BUMN/BUMD.
Di tempat terpisah, Ketua DPR Bambang Soesatyo sebelumnya mengakui jumlah anggota DPR yang membuat LHKPN jauh dari harapan. Bambang mengatakan bakal mendorong pimpinan fraksi agar para anggotanya membuat laporan tahunan harta kekayaan tersebut.
"Walaupun sesungguhnya itu bukan suatu hal yang diatur undang-undang. Yang diatur undang-undang adalah awal jabatan ketika mereka dilantik dan akhir jabatan, ya tapi tidak ada salahnya kalau memang mereka berkenan untuk melaporkan secara tahunan," ucap pria yang kerap disapa Bamsoet itu di kompleks parlemen.
Bamsoet pun menyebut ada kemungkinan para anggota DPR yang tak membuat LHKPN sedang disibukkan agenda pemilu baik untuk memenangkan partai, pencalegan, serta partai mereka mereka sendiri untuk lolos ke parlemen di periode berikutnya.
"Jadi memang mereka lagi bekerja keras mensukseskan agenda nasional dengan tiga hal tadi, sukses presiden, sukses caleg, sukses partai," ujar politikus Golkar tersebut.
(bin/kid)
Dari angka tersebut, lembaga antirasuah mencatat sektor legislatif sebagai penyelenggara negara yang paling sedikit membuat LHKPN. Meski demikian, Febri mengaku pihaknya tetap mengapresiasi mereka yang sudah membuat LHKPN.
"Untuk tingkat kepatuhan yang paling rendah dari ikhtisar pelaporan secara keseluruhan itu adalah sektor legislatif dalam hal ini DPR dan DPRD," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah kepada pewarta, Senin (1/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan pada laman tersebut, per 1 April pukul 17.00 WIB jumlah penyelenggara negara dari DPR adalah yang paling kecil tingkat kepatuhannya yakni 58,33 persen atau 322 dari 552 wajib lapor.
Febri mengatakan selama periode pembuatan LHKPN sejak awal Januari-31 Maret 2019, total penyelenggara negara yang melaporkan LHKPN ada lebih dari 252.000 atau 74,39 persen dari jumlah totalnya. Dari angka itu, ada 215 instansi yang 100 persen wajib lapor di dalamnya membuat LHKPN. Angka itu terdiri dari 65 DPRD, 13 kementerian/lembaga, 90 pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan 47 BUMN/BUMD.
Di tempat terpisah, Ketua DPR Bambang Soesatyo sebelumnya mengakui jumlah anggota DPR yang membuat LHKPN jauh dari harapan. Bambang mengatakan bakal mendorong pimpinan fraksi agar para anggotanya membuat laporan tahunan harta kekayaan tersebut.
"Walaupun sesungguhnya itu bukan suatu hal yang diatur undang-undang. Yang diatur undang-undang adalah awal jabatan ketika mereka dilantik dan akhir jabatan, ya tapi tidak ada salahnya kalau memang mereka berkenan untuk melaporkan secara tahunan," ucap pria yang kerap disapa Bamsoet itu di kompleks parlemen.
Bamsoet pun menyebut ada kemungkinan para anggota DPR yang tak membuat LHKPN sedang disibukkan agenda pemilu baik untuk memenangkan partai, pencalegan, serta partai mereka mereka sendiri untuk lolos ke parlemen di periode berikutnya.
"Jadi memang mereka lagi bekerja keras mensukseskan agenda nasional dengan tiga hal tadi, sukses presiden, sukses caleg, sukses partai," ujar politikus Golkar tersebut.
Lihat juga:Salah Taktik Jokowi dan Narasi Usang Prabowo |
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK