Kasus Pemukulan Pegawai KPK, Polisi Panggil Ahli dari IDI

CNN Indonesia | Senin, 01/04/2019 23:06 WIB
Kasus Pemukulan Pegawai KPK, Polisi Panggil Ahli dari IDI Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Polda Metro Jaya menunda pelimpahan berkas perkara kasus penganiayaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan penundaan tersebut disebabkan karena penyidik masih membutuhkan keterangan ahli dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Seharusnya, pemeriksaan saksi dari IDI tersebut dilakukan pada pekan ini, namun karena IDI belum menerbitkan surat tugas untuk perwakilannya, maka pemeriksaan ditunda menjadi minggu depan.


"Karena yang bersangkutan dokter yang ditunjuk itu masih menunggu surat tugas dari IDI makanya kita undur minggu depan pemeriksaannya," tutur Argo di Mapolda Metro Jaya, Senin (1/4).
Namun, Argo enggan membeberkan secara detail kapan pemeriksaan terhadap perwakilan dari IDI akan dilakukan. Ia hanya mengungkapkan saksi dari IDI baru akan diperiksa minggu depan.

Akibat tertundanya pemeriksaan saksi dari IDI, sambung Argo, hingga saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara Sekda Papua tersebut.

"Masih pemberkasan," ucap Argo.

Hery ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan pegawai KPK. Penganiayaan itu terjadi pada awal Februari di Hotel Borobudur, Jakarta. Argo mengatakan peningkatan status Hery ini dilakukan setelah gelar perkara.

Dia menerangkan polisi memiliki dua alat bukti terkait keterlibatan Hery dalam penganiayaan penyelidik KPK, yakni keterangan saksi dan ahli.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo belum berencana mencopot Hery dari jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Papua meski sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Tjahjo menyampaikan Kemendagri masih menunggu proses hukum di Polda Metro Jaya. Dalam arti, status hukum Hery masih di tahap awal, sementara pemecatan harus seiring dengan status inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

"Kami menunggu dulu dong, pergantian kan kalau dia berkekuatan tetap," kata Tjahjo, Selasa (19/2).
(dis/ugo)