KPU Jawab Tudingan Prabowo Soal Penggelembungan Suara

CNN Indonesia | Senin, 08/04/2019 17:03 WIB
KPU Jawab Tudingan Prabowo Soal Penggelembungan Suara Ketua KPU Arief Budiman menyatakan lembaganya memiliki mekanisme yang tidak memungkinkan orang melakukan kecurangan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman membantah tudingan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait penggelembungan suara.

Prabowo sebelumnya mematok rentang kemenangan 25 persen dari Joko Widodo karena melihat potensi kecurangan di Pilpres 2019 mencapai belasan persen.

"KPU tidak curang, KPU punya prosedur, punya mekanisme yang sebenarnya tidak memungkinkan orang melakukan kecurangan," kata Arief saat ditemui di Kantor KPK, Jakarta, Senin (8/4).


Proses penghitungan suara, kata Arief, dilakukan secara transparan dari level TPS hingga rekapitulasi nasional. Proses tersebut juga dihadiri saksi dari parpol dan paslon.


Ia juga menyampaikan penghitungan suara yang sah hanya berdasarkan surat suara. Data perolehan suara yang diunggah di situs KPU hanya sebagai pendukung, bukan dasar menetapkan pemenang.

"Penggunaan teknologi informasi itu kan supaya banyak pihak mendapat info lebih cepat, untuk ikut mengontrol, itu membantu juga semua pihak," tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo mengingatkan para pendukungnya soal potensi kecurangan di Pilpres 2019. Ia meminta akademisi dan masyarakat ikut memantau proses pemilu agar tak dihinggapi kecurangan.


Sebab itu Prabowo mematok target kemenangan dengan selisih suara 25 persen dari pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Kita harus menang dengan selisih di atas 25 persen karena potensi suara dicuri sekian belas persen," ujar Prabowo usai menerima deklarasi dukungan Gerakan Elaborasi Rektor Akademisi Alumni dan Aktivis Kampus (GERAAK) Indonesia, di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat (5/4).

Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais juga sempat menyinggung potensi kecurangan Pemilu 2019. Dia menyatakan akan mengerahkan kekuatan rakyat atau people power jika timnya menemukan bukti kecurangan.


Sementara Direktur Media dan Komunikasi BPN, Hashim Djojohadikusumo menyatakan akan melapor kepada Mahkamah Internasional/International Court Of Justice, lembaga kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahkan menurutnya, pengerahan people power pun sah dilakukan nantinya.

Di sisi lain, capres nomor 01 Joko Widodo meminta semua pihak tak asal menuding soal kecurangan dalam Pilpres 2019. Ia menyarankan jika masyarakat menemukan kecurangan terkait Pemilu 2019, maka lebih baik dilaporkan kepada lembaga terkait.

Jokowi mengatakan saat ini terdapat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang memantau potensi kecurangan pemilu.

[Gambas:Video CNN] (dhf/pmg)