Riwayat Pemilu, Wajah Buram Orba hingga Titik Balik Reformasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang bakal dihelat pada 17 April mendatang merupakan pesta demokrasi ke-12 di Indonesia sejak merdeka pada 1945. Sepanjang riwayat pemilu, pesta demokrasi lima tahunan punya karakteristik masing-masing, kecuali di masa Orde Baru yang relatif tanpa 'kejutan'

Bapak pendiri bangsa dan sejumlah elite di masa kemerdekaan mulanya berencana menggelar pemilu pertama pada Januari 1946. Rencana itu tertuang dalam Maklumat Wakil Presiden Nomor X yang diterbitkan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Dalam maklumat, pemilu hadir mendorong terbentuknya partai-partai politik (parpol) di masyarakat. Tujuannya: perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Partai juga diimpikan sebagai penampung aspirasi berbagai aliran yang ada di masyarakat.


Dalam maklumat yang sama, pemerintah menginginkan partai-partai politik sudah terbentuk sebelum pemilu dilangsungkan untuk memilih wakil rakyat pada Januari 1946.

Rencana menggelar pemilu perdana pada 1946 tidak terealisasi. Pemerintah beralasan situasi keamanan yang tidak memungkinkan. Belanda dan Inggris masih tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan ingin kembali menguasai melalui agresi militer.

Lihat juga: BI Tutup Seluruh Operasional saat Pemilu

Situasi keamanan di Tanah Air baru dipandang telah kondusif pada 1949. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Sejak itu, pemerintah Indonesia mulai rekonsolidasi politik, Bedug pesta demokrasi perdana ditabuh.

Pemilu perdana 1955

Indonesia menggelar pemilu yang pertama kalinya pada 29 September 1955. Pemilu digelar untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ada 29 partai politik dan individu menjadi peserta. 260 kursi dewan diperebutkan.

Merujuk dari laman kpu.go.id, Pemilu 1955 menghasilkan empat partai dengan perolehan suara terbesar. Mereka adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang meraih 22,32 persen suara atau 57 kursi. Diikuti Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) 20,92 persen suara atau 57 kursi.

Menyusul kemudian Partai Nahdlatul Ulama dengan perolehan 18,41 persen suara atau 45 kursi, serta Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mendapat 16,46 persen suara atau 39 kursi.

Partai lain cenderung memperoleh suara dengan selisih yang besar dibanding empat partai tersebut. Misalnya, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) yang berada di urutan kelima hanya mendapat 2,89 suara atau 8 kursi. Diikuti Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dengan 2,66 persen suara, Partai Katolik dengan 2,04 persen suara, Partai Sosialis Indonesia 1,99 suara. Total suara sah dalam pemilihan anggota DPR Pemilu 1955 sebanyak 37.785.299.

Presiden pertama RI Sukarno. ( AFP PHOTO)

Pada pemilu 1955, sistem pemerintahan Indonesia bersifat parlementer, bukan presidensial. Penerapan itu berlandaskan pada UUD Sementara 1950. Oleh karena itu, tidak ada pemilihan presiden pada pemilu 1955. Presiden selaku kepala negara masih dijabat oleh Sukarno. Pergantian hanya terjadi pada posisi perdana menteri selaku kepala pemerintahan dan juga menteri-menterinya.

Lihat juga: Gebrak Meja, Gaya Pidato Prabowo Dianggap Selevel Sukarno

Sukarno menunjuk seorang formatur kabinet dari parpol pemenang pemilu. Ali Sastroamidjojo dari PNI yang diberi kepercayaan. Ali kemudian berkomunikasi dengan sejumlah partai politik untuk menjalin koalisi dan merancang kabinet. Setelah rancangan selesai, Sukarno menyetujui, Ali dan para menteri lalu dilantik.

Pemilu 1955 sebetulnya terbagi menjadi dua. Pertama, untuk memilih anggota DPR. Kedua, untuk memilih anggota Konstituante pada 15 Desember 1955. Posisi yang diperebutkan sebanyak 520 kursi atau dua kali lipat kursi DPR. Konstituante dibentuk dengan tujuan menyiapkan rancangan undang-undang dasar baru pengganti UUDS 1950. Namun, Sukarno membubarkan Konstituante pada 1959 atau sebelum menghasilkan rancangan UUD yang baru.

Sukarno menganggap progres Konstituante terlalu lambat. Hal itu dikarenakan begitu banyak friksi dan kepentingan berbagai aliran politik di internal Konstituante sehingga sulit mencapai kesepakatan bersama.

Lihat juga: Tak Bisa Berharap Ekonomi Tumbuh Kencang dari Pesta Pilpres

Pemilu 1971

Pemilu kedua Indonesia dilaksanakan pada 5 Juli 1971. Diikuti oleh 9 partai politik dan 1 ormas, yakni Golongan Karya. Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR dan DPRD Provinsi serta DPRD kabupaten/kota. Kursi DPR yang diperebutkan sebanyak 360.

Pemilu 1971 menghasilkan empat partai dengan perolehan suara terbesar. Golkar menjadi pemenang dengan 62,8 persen suara atau 236 kursi. diikuti NU dengan 18,6 persen atau 58 kursi, PNI dengan 6,9 persen suara atau 20 kursi, lalu Parmusi dengan 5,36 persen atau 24 kursi. Jumlah suara sah pada Pemilu 1971 sebanyak 54.696.387. Jumlah tersebut sama dengan 95 persen dari total pemilih yang mencapai 57.535.732.

Ada dua partai politik, yang memperoleh banyak suara pada pemilu 1955, namun tidak ikut dalam pemilu 1971. Mereka adalah Masyumi dan PKI. Dahulu, Masyumi berada di urutan kedua, PKI di urutan keempat peraih suara terbanyak.

Masyumi tidak ikut dalam Pemilu 1971 karena bubar pada 13 September 1960. Masyumi sempat terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta di sejumlah wilayah Indonesia medio 1950-an. PKI juga dibubarkan oleh pemerintah pada 1966. Mereka dituduh terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 yang menculik hingga membunuh jenderal-jenderal AD.

Lihat juga: Buku soal Kekerasan Etnis dan Agama Terbit Jelang Pilpres

(bmw/ain)