2 Tahun Kasus Novel Mandek, Komitmen Jokowi Jadi Pertaruhan

Jakarta, CNN Indonesia -- Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengajak masyarakat untuk mendesak Presiden Joko Widodo terkait pembentukan tim gabungan pencari fakta. Ia menepis ajakan ini bersifat politis.

"Pada kesempatan ini saya mengajak semua masyarakat Indonesia mari mengajak kepada bapak presiden untuk mau peduli dibentuk tim pencari fakta," kata Novel dalam peringatan dua tahun kasus penyiraman air keras terhadap dirinya, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/4).

Lihat juga: Novel: Ini Bukan Dua Tahun Diserang, Tapi Tidak Diungkap

Novel membantah ucapan itu bersifat politis. Ia berpendapat saat ini Jokowi, yang kini tengah bersaing dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2019, punya momentum untuk menunjukkan tekad mendukung pemberantasan korupsi.

"Ini bukan soal politik, bukan soal mau dukung siapa. Tapi ini kesempatan untuk Bapak Presiden untuk menunjukkan komitmennya dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi," sambungnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya membentuk tim gabungan untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap Novel pada 8 Januari 2019. Pembentukan tim itu untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.

Lihat juga: Dua Tahun Teror Novel dan Peringatan Terakhir untuk Jokowi

Sudah tiga bulan tim itu berjalan, belum ada temuan signifikan yang diperoleh. Teranyar, tim gabungan itu baru melakukan uji alibi dan pendalaman keterangan di Maluku.

Novel mengaku tidak keberatan dengan tim gabungan yang dibentuk oleh polisi. Namun ia menegaskan bahwa tim itu harus mengikutsertakan orang-orang yang punya kompetensi yang sesuai dengan masalah yang dihadapi.

"Tentu dari Polri tidak ada masalah bila ada di tim itu. Tetapi tim ini harus membuka diri melibatkan semua orang-orang yang kompeten, orang-orang yang berintergritas, orang-orang yang bekerja dengan objektif, memiliki track record yang baik," paparnya.

Lihat juga: Aktivis Wacanakan Gelar Perkara Tandingan Ungkap Kasus Novel

Dari panggung peringatan dua tahun kasus Novel di halaman KPK, Yudi Purnomo dari Wadah Pegawai KPK meminta tanggal 11 April menjadi hari teror terhadap upaya pemberantasan korupsi dan pembela HAM di Indonesia.

Serupa dengan Novel, Yudi juga menuntut presiden untuk berbuat lebih dalam melindungi KPK dari segala bentuk teror.

"Menuntut Presiden RI untuk bersikap tegas dan terang memerangi teror serta pelemahan terhadap KPK," ujar Yudi dari atas panggung.

Tak lupa, Yudi meminta Jokowi untuk tak menunda pembentukan tim gabungan pencari fakta yang independen.

[Gambas:Video CNN] (bin/arh)