H-6 Pencoblosan, Wiranto Minta Masyarakat Tak Perlu Ribut

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta agar masyarakat menghindari keributan saat H-6 pencoblosan Pemilu 2019. Ia memastikan Polri dan TNI sudah memaksimalkan pengamanan.

"Pengamanan sudah aman, tinggal kita ajak masyarakat ikut mengamankan. Sekarang ini kan perlu kerja sama dari masyarakat, kontestan, relawan, semuanya harus menyadari pemilu enggak perlu ribut-ribut," ujar Wiranto di kantor wakil presiden, Jakarta, Kamis (11/4).

Lihat juga: Gambar Jokowi Tercoblos di Malaysia, #01MainCurang Menggema

Menurut Wiranto, tak perlu ada gerakan massa besar-besaran hingga mengganggu ketertiban umum. Ia pun meminta agar semua pihak mengikuti aturan yang berlaku, terlebih pada masa tenang yang akan segera dimulai 14 April mendatang.

"Kalau semua ikut aturan, masa tenang, tidak ada aktivitas yang melanggar hukum, tenang betul. Sehingga saat pencoblosan masyarakat enggak terganggu, enggak terancam. Bisa tenang memilih yang dipilih," katanya.

"Diharapkan tiap TPS ada petugas keamanannya. Masyarakat akan datang dari rumah ke TPS dalam keadaan aman," Wiranto menambahkan.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Terpisah, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Tito Karnavian meninjau Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu tahun 2019 di Lapangan Benteng Jalan Diponegoro Medan, Kamis (11/4).

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan seluruh pasukan untuk tetap menjaga netralitas. Dia menegaskan agar pasukan mematuhi setiap SOP yang berlaku khususnya tidak berlaku arogan kepada masyarakat.

"Lakukan pengamanan dengan baik sesuai prosedur. Jangan arogan, tetap siap siaga dalam setiap situasi yang ada dan jangan mudah terprovokasi oleh sikap dan tindakan pihak-pihak tertentu," tegas Marsekal Hadi kepada prajurit TNI.

Lihat juga: Wiranto: Kerusuhan dan People Power Usai Pemilu Itu Hoaks

Dalam pengamanan pemilu kali ini, pasukan pasukan gabungan terdiri dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Polri yang disiagakan berjumlah 22.600 personil. Untuk TNI komando langsung dibawah kendali Pangdam 1 Bukit Barisan dan Polri di bawah kendali Kapolda Sumatera Utara.

Usai Apel Gelar Pasukan, Hadi dan Tito langsung melakukan cek kesiapan personel pengamanan pemilu.

Sementara itu, Panglima Daerah Militer (Pangdam) I/ Bukit Barisan Mayjen M Sabrar Fadhilah menyatakan pihaknya akan mengerahkan sebanyak 20.600 personel pengamanan dan siap mendukung Polri mengamankan Pemilu 2019.

Pangdam Bukit Barisan TNI Mayor Jendral TNI Mohammad Sabrar Fadhilah. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)

"Kita siap membantu pihak kepolisian dan pemerintah daerah dalam mengamankan Pemilu 17 April," ujar Sabrar Fadhilah.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumut Irjen (Pol) Agus Andrianto menambahkan pihaknya dibantu oleh Kodam I/BB.

Apel pengamanan ini, lanjutnya, bentuk kesiapan kepada masyarakat bahwa Polri TNI siap mengamankan tahapan pemilu. Potensi kerawanan yang dijadikan acuan adalah yang dikeluarkan resmi KPU.

"Indeks Sumut ada di sekitar 28 dari 34, tapi tetap kita jaga dan waspada. Insya Allah kejadian yang lalu mudah-mudahan tidak terjadi lagi," paparnya.

[Gambas:Video CNN] (fnr/psp)