LBH Jakarta: Kedua Capres Punya Catatan Buruk soal HAM

CNN Indonesia | Rabu, 17/04/2019 04:37 WIB
LBH Jakarta: Kedua Capres Punya Catatan Buruk soal HAM LBH Jakarta merilis rekam jejak kedua paslon pilpres 2019 yang pernah melanggar HAM. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meluncurkan laporan hasil penelusuran rekam jejak kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pilpres 2019.

Pengacara Publik LBH Jakarta Pratiwi Febry menyebut baik Joko Widodo, Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno memiliki rekam jejak yang terbilang sama dalam bidang pelanggaran HAM dan terkait isu sosial, politik maupun isu ekonomi sosial dan budaya.

"Terkait mengusung atau mendorong prinsip-prinsip HAM baik paslon 01 maupun paslon 02 keduanya punya catatan yang buruk terkait HAM" ujar Pratiwi di gedung LBH Jakarta, Selasa (16/4).


Pengacara publik LBH Jakarta lainnya Rasyid Ridha Saragih kemudian menjelaskan rekam jejak yang dimiliki kedua paslon. Calon presiden nomor urut 01 Jokowi disebut melakukan pelanggaran HAM lantaran tidak berperan aktif dan bertanggung jawab dalam melindungi hak asasi kelompok penganut agama minoritas.


Ia juga menyebut Jokowi melanggengkan keberadaan pasal penodaan agama dan tidak melindungi hak kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer (LGBTQ) ketika dipersekusi atau didiskriminasi. Selain itu, sanksi hukuman mati bagi terpidana juga menjadi catatan LBH Jakarta dalam menilai rekam jejak Jokowi.

"Kesemuanya membuktikan bahwa selama Jokowi memerintah dalam 4,5 tahun terakhir, telah terjadi berbagai pelanggaran HAM," jelas Rasyid.

Lebih lanjut, Jokowi juga disebut ambisius pada bidang pembangunan infrastruktur sehingga menimbulkan konflik agraria, penggusuran ruang hidup dan kerusakan lingkungan hidup. 

"Kami berharap pembangunan hukum dan HAM di 2019-2024 bukan pembangunan yang bertitik beratkan pada ekonomi, fisik atau infrastruktur, tapi pada pembangunan manusia," tutur Pratiwi.


Selain itu, calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin yang juga merupakan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebut Rasyid berperan dalam mengeluarkan fatwa yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas. 

Ia menyinggung fatwa-fatwa itu terkait pelarangan kelompok Ahmadiyah, LGBTQ, dan tuduhan penodaan agama terhadap Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Sementara itu, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto juga tidak lekang dari pelanggaran HAM. 

"Dia punya catatan terkait pelanggaran HAM di era 1998," ujar Rasyid.


Sebagai mantan anggota militer yang kemudian menjadi pebisnis, rekam jejak Prabowo dalam menimbulkan konflik agraria dan kerusakan lingkungan hidup melalui bisnis batu bara, tambang dan perkebunan sawitnya juga menjadi catatan bagi LBH Jakarta.

Rasyid juga menilai Prabowo melakukan hal yang cukup sensitif selama berkampanye untuk Pilpres 2019 ini.

"Untuk isu keberagaman minoritas, ia [Prabowo] punya relasi dengan kelompok yang memiliki sentimen populisme dan politik identitas. Ini yang kemudian jadi catatan," jelas dia.


Selain Prabowo, calon wakil presiden Sandiaga Uno juga memiliki sejumlah perusahaan yang merusak lingkungan hidup.

"Ia juga turut andil dalam upaya eksploitasi dan privatisasi sumber daya air di DKI Jakarta saat menguasai saham PT. Aetra Air Jakarta lewat Grup Recapital," kata Rasyid.

LBH Jakarta berharap dengan peluncuran laporan yang nantinya bisa diakses di laman LBH Jakarta itu, bisa menjadi pertimbangan masyarakat untuk memilih pada 17 April besok.

[Gambas:Video CNN] (ani/DAL)