Hidayat Nur Wahid: Jangan Sampai Suara Diambil Genderuwo

CNN Indonesia | Rabu, 17/04/2019 19:15 WIB
Hidayat Nur Wahid: Jangan Sampai Suara Diambil Genderuwo Politikus PKS Hidayat Nur Wahid. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengajak masyarakat terus mengawal proses penghitungan suara untuk Pilpres dan Pileg 2019 untuk mencegah terjadi kecurangan.

"Jangan kemudian nanti tadi, diambil oleh genderuwo dan hadirkan yang sontoloyo," kata Hidayat saat hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 028 Bangka, Jakarta Selatan, Rabu (17/4).

HNW menunaikan hak pilihnya di TPS 028 tersebut. Dia di sana bersama keluarga besarnya.


Di tempat yang sama HNW selaku Wakil Ketua Majelis Syuro PKS juga menyatakan bangga kepada partainya yang terus menerus menyerukan Indonesia menjadi lebih baik. 

Tak lupa, HNW berdoa bagi kemenangan Prabowo-Sandi, PKS serta caleg-calegnya.

"Kita ingin indonesia yang lebih baik, dan saya bangga dengan PKS yang terus menyuarakan untuk yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah menangkan PKS bersama Prabowo-Sandi dan seluruh caleg-caleg yang dimajukan PKS," ujar HNW. 

Sejumlah lembaga survei telah merilis hasil quick count Pilpres dan Pileg sejak pukul 15.00 WIB. Hingga pukul 18.55 WIB, sejumlah lembaga seperti Litbang Kompas, CSIS, LSI Denny JA, dan Indikator Politik menempatkan Jokowi-Ma'ruf unggul dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hitung cepat Litbang Kompas dengan total data masuk 83,7 persen hingga pukul 18.54 WIB mencatat Jokowi-Ma'ruf meraih 54,33 persen suara, Prabowo-Sandi 45,67 persen.

Sementara quick count Indo Barometer dengan total data masuk 88,25 persen mencatat Jokowi-Ma'ruf meraih 54,12 persen dan Prabowo-Sandi 45,88 persen.

Jokowi-Ma'ruf juga unggul berdasarkan quick count dari LSI Denny JA dengan total data masuk 95,95 persen. Paslon nomor urut 01 itu meraih 55,4 persen dan Prabowo-Sandi 44,6 persen. 

Hasil hitung cepat berasal dari survei dan bukan hasil perhitungan resmi. Jumlah suara resmi tetap menunggu perhitungan suara manual oleh Komisi Pemilihan Umum.


(wis/wis)