Pemilu di Banyuasin, Logistik Telat hingga Surat Suara Hilang

CNN Indonesia | Kamis, 18/04/2019 11:46 WIB
Proses pemungutan suara Pemilu 2019 di Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, mengalami banyak kendala. Setidaknya tiga kendala sudah dilaporkan ke KPU Sumsel. Lima kotak berisi ribuan surat suara di Kelurahan Kenten laut, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, hilang pada Pemilu 2019. (CNN Indonesia/Hafidz Trijatnika)
Palembang, CNN Indonesia -- Proses pemungutan suara Pemilu 2019 di Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, mengalami banyak kendala. Setidaknya ada tiga masalah yang sudah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel.

Pertama, sebanyak 88.785 daftar pemilih tetap (DPT) di 275 tempat pemungutan suara (TPS) Kecamatan Talang Kelapa, tertunda hingga tengah hari.

Kedua, terdapat lima TPS di Kelurahan Kenten yang tidak menerima kotak suara berikut suratnya bahkan diklaim hilang.


Ketiga, terjadi kesalahan pencetakan terhadap surat suara caleg DPRD Banyuasin Dapil 2 yang menyebabkan KPU menunda pemilihan untuk 110 DPT di empat kecamatan.


Puluhan ribu DPT di Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, baru memulai pencoblosan pada pukul 12.00 WIB. Logistik pemilu telat datang sehingga masyarakat tidak bisa menyalurkan suaranya sejak pukul 07.00 sesuai jadwal.

Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana mengatakan logistik terlambat datang ke TPS karena ada miskomunikasi antara petugas PPK yang hendak mengantarkan logistik ke TPS.

"Petugas atasannya bilang kalau sudah selesai satu truk diisi logistik, segera kirim. Tapi yang bawahannya salah mengerti, mengira harus menunggu seluruh truk terisi dulu baru dikirim. Jadi imbasnya pukul 05.00 baru serentak di kirim ke TPS-TPS," ujar Kelly.


Selain itu, KPU Sumsel mengatakan ada lima kotak berikut ribuan surat suara untuk lima TPS di Kelurahan Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, hilang.

Kelly mengatakan pihaknya bersama Bawaslu dan kepolisian masih melakukan penyelidikan atas hilangnya kotak beserta surat suara tersebut.

Pemilu di Banyuasin, Logistik Telat Hingga Surat Suara HilangWarga di Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatra Selatan menemukan empat surat suara sudah tercoblos, Rabu (17/4). (CNN Indonesia/Hafidz Trijatnika)
Lokasi yang tidak kebagian surat suara capres-cawapres itu berada di TPS 09-013 Kelurahan Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Sebanyak 1.364 pemilih tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Kemudian, para pemilih diberikan pilihan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan KPPS, hingga akhirnya pencoblosan dilakukan hanya dua TPS yang mau untuk coblos empat jenis surat suara," ujarnya.

KPU Banyuasin kemudian mencari kelebihan surat suara capres-cawapres di TPS lainnya dan berhasil mengumpulkan 1.000 lembar surat suara. Dia mengatakan pihaknya akan melakukan pemungutan suara lanjutan di dua TPS dan susulan di tiga TPS lainnya.

Mekanismenya, kata Kelly, KPPS akan mengajukan rekomendasi ke PPS yang dilanjut ke PPK dan secara hierarkis ke KPU RI. Pemungutan suara lanjutan dan susulan dilakukan maksimal 10 hari setelah hari pemungutan suara, sesuai UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemungutan suara dan PKPU nomor 3 tahun 2019.


Masalah lain, sebanyak 110 ribu pemilih di empat kecamatan yang merupakan daerah pemilihan (dapil) 1 Kabupaten Banyuasin kebingungan saat hendak memilih calon anggota DPRD kabupaten.

Kelly mengatakan surat suara Pileg DPRD Kabupaten Banyuasin salah cetak. Sehingga 110 ribu DPT di 445 tempat pemungutan suara (TPS) 4 kecamatan, yakni Pulau Rimau, Betung, Tungkal Ilir, dan Suak Tapeh terpaksa menunda pemilihan wakil rakyat tersebut.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan KPU RI untuk cetak ulang surat suara caleg DPRD Banyuasin dapil 2 ini. Sudah diinstruksikan kepada KPPS untuk menunda pencoblosan hanya untuk DPRD kabupatennya saja," ujar Kelly.

Pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil komisioner KPU Banyuasin untuk menanyakan beberapa hal terkait masalah yang terjadi pada pemilu di daerah tersebut.

Komisioner KPU Sumsel Divisi Sosialisasi Amrah Muslimin mengatakan, sanksi terhadap petugas KPU daerah yang tidak sesuai dengan tugasnya akan mendapatkan sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP). Pihaknya tidak berwenang menjatuhkan sanksi.

Mekanisme yang akan dilakukan terhadap KPU Banyuasin dari KPU Sumsel yakni pengawasan internal. Apabila ada hal-hal yang menjurus terhadap kesengajaan dan kelalaian, masyarakat bisa melapor.

"Sanksi peringatan hingga yang terberat bisa saja dijatuhkan, tapi bukan kami yang berwenang. Itu DKPP. Yang pasti kami akan memanggil komisioner KPU Banyuasin terkait banyaknya masalah ini," katanya.

(idz/pmg)