Direktur Charta Politika Mengaku Dapat Ancaman lewat Telepon

CNN Indonesia
Jumat, 19 Apr 2019 14:43 WIB
Charta Politika sendiri diketahui merupakan salah satu lembaga yang menampilkan hasil hitung cepat memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf di Pemilu 2019.
Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya mengaku mendapat berbagai ancaman, baik lewat telepon maupun WhatsApp. Hal itu diungkapkan Yunarto lewat akun Twitternya @yunartowijaya.


Charta Politika sendiri diketahui merupakan salah satu lembaga survei yang menampilkan hasil hitung cepat atau quick count di Pemilu 2019.

"Sampai hari ini ancaman baik lewat telepon dan WA ke saya enggak berhenti," kata Yunarto dalam cuitannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yunarto mengatakan telah mencatat semua nomor telepon yang mengancamnya itu. Ia juga menyatakan telah meng-capture isi WhastApp yang dikirimkan kepadanya.

"Saya dah catat semua nomornya dan screenshot isinya. Kalo niat anda bikin saya takut, yang ada saya makin kebal, tinggal tunggu akibat hukum saja ya," ujarnya di Twitter.

Kemudian dalam cuitannya yang lain, Yunarto mengaku telah membuat laporan ke Bareskrim Polri. Cuitan itu merupakan balasan dari Yunarto kepada salah satu pengikutnya yang meminta agar melaporkan ke pihak kepolisian. "Udah buat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Barekrim," ucap Yunarto dalam cuitannya.


CNNIndonesia.com sudah berusaha menghubungi Yunarto perihal ancaman tersebut. Namun, hingga kini dia belum merespons.

Charta Politika juga merupakan satu dari enam lembaga survei yang dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Korupsi dan Hoaks (KAMAKH). Lembaga survei tersebut diadukan atas dugaan melakukan kebohongan publik.

Selain Charta Politika, lembaga survei yang dilaporkan tersebut adalah Indo Barometer, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Poltracking, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Kuasa Hukum KAMAKH Pitra Romadoni mengatakan laporan itu dilakukan karena enam lembaga survei tersebut menampilkan hasil survei yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.


Menurut dia, berdasarkan data dari ribuan TPS justru pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menang.

"Hasil survei ini jelas-jelas membingungkan masyarakat kita, kalau kita berpatokan kepada quick count, kebenarannya itu belum bisa dipertanggungjawabkan secara penuh. Padahal data KPU bilang mereka mendapatkan ribuan TPS memenangkan Prabowo dengan persentase 56 persen tadi malam," tuturnya, di Bareskrim Polri, Kamis (18/4).

[Gambas:Video CNN] (dis/dea)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER