BPN Dorong Koalisi Sipil Konsolidasikan TPF Kecurangan Pemilu

Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiga Uno, Sudirman Said, sepakat untuk membentuk tim independen pencari fakta kecurangan Pemilu 2019. Pihaknya pun mendorong masyarakat sipil mengonsolidasikannya.

Sebelumnya Direktur Lokataru Haris Azhar mendorong pembentukan tim independen pencari fakta kecurangan yang disepakati kedua paslon peserta Pilpres 2019.

Lihat juga: Tim Prabowo Tampung Usul Pembentukan TPF Kecurangan Pilpres

"Kita menyambut baik, malah kita dorong supaya masyarakat sipil mengkonsolidasikan itu, karena kita ini kurang kekuatan pihak ketiga," ucap Sudirman di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (23/4).

Menurut Sudirman usul pembentukan tim pencari fakta tak lepas dari maraknya kecurangan di berbagai daerah. Setelah itu, muncul tokoh seperti Haris yang memberikan usul.

Sudirman menilai usul Haris tergolong wajar. Menurutnya, pasti ada pihak-pihak yang peduli dengan kualitas penyelenggaraan pilpres.

Lihat juga: TKN Sebut Kritik Politikus PKS soal Pemilu Buntut Kekalahan

Sudirman lalu mengatakan bahwa sejauh ini BPN sudah mengumpulkan banyak bukti kecurangan di berbagai daerah. Apabila tim pencari fakta kecurangan terbentuk, BPN akan mensinergikan temuan yang telah diperoleh selama ini.

"Kalau tim itu terbentuk isinya adalah tokoh-tokoh kredibel kita akan sangat senang membantu. Kita sangat happy bekerjasama jika tim itu dibentuk," ucap Sudirman.

Diketahui, Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar mengusulkan agar dibentuk suatu komisi atau tim independen untuk mencari fakta kecurangan pemilu. Haris bahkan mengklaim telah mengusulkan hal tersebut jauh hari Karena menganggap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak mampu bekerja sendirian.

Lihat juga: Wacana Pembentukan TPF Kecurangan Pilpres Mengemuka

"Kan sejak awal saya sudah sebutkan, penting dan perlu ada tim gabungan sejumlah komisi negara. Bawaslu tidak bisa kerja sendirian. Mungkin telat, tapi masih ada harapan untuk meluruskan segalanya," ucap Haris.

Sejauh ini , Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menolak untuk bergabung andai komisi atau tim independen benar-benar dibentuk. Mereka menilai penanganan dugaan kasus kecurangan pemilu sepenuhnya menjadi wewenang Bawaslu.

"Mohon maaf masalah politik bukan tugas dan wewenang Kompolnas," tutur Komisioner Kompolnas Bekto Suprapto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (22/4).

[Gambas:Video CNN] (bmw/arh)