BPN Buka Pintu Pihak Asing Gabung di TPF Kecurangan Pemilu

CNN Indonesia | Jumat, 26/04/2019 18:56 WIB
BPN Buka Pintu Pihak Asing Gabung di TPF Kecurangan Pemilu Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK) Duren Sawit bersama saksi dan Panwaslu i di Gedung Senam, Jakarta Timur, Jumat, 26 April 2019. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said menyebut anggota Tim Pencari Fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019 bisa dari pihak luar negeri.

Sudirman beralasan semakin pihak tersebut berjarak maka akan membawa hasil yang baik. Apalagi pihak dari luar negeri, kata dia, kemungkinan bisa melihat dari kacamata yang lebih berimbang.

"(Pihak luar negeri) Saya melihat kalau diperlukan akan baik," kata Sudirman di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat (26/4).


Sudirman menambahkan pihak yang menjadi anggota TPF ini nantinya mesti orang-orang yang independen dan tidak berafiliasi kepada pihak mana pun. Sudirman mengatakan tak menutup kemungkinan mereka adalah orang-orang dari organisasi masyarakat atau dari lembaga nonprofit lainnya.

"Mudah-mudahan orang itu masih ada dan saya kira masih banyaklah," katanya.

Lebih lanjut, Sudirman pun menyarankan jika memang harus ada perwakilan dari pihak 02, maka pihak 01 pun harus terlibat.

"Menjadi tim yang bersahabat bukan seperti investigator dari luar tapi semua membuka diri," katanya.

Terkait ketidaksetujuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas dibentuknya TPF ini, Sudirman tak ingin berspekulasi lebih lanjut. Dia hanya bisa berharap agar KPU tergerak hatinya dan setuju agar lembaga ini segera dibentuk.

Sudirman mengklaim TPF ini diperlukan demi keselamatan dan kredibilitas penyelenggara pemilu.

"Kita akan terus meyakinkan publik bahwa tim semacam itu diperlukan demi keselamatan, demi keutuhan, demi kredibilitas penyelenggara. Mudah-mudahan KPU pada waktunya tergerak yah," kata dia.

BPN Buka Pintu Pihak Asing Masuk Isi TPF Kecurangan PemiluSudirman Said. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Wacana pembentukan TPF Kecurangan Pilpres mengemuka usai hari pencoblosan. Wacana yang digagas Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar ini mencuat merespons dugaan kecurangan selama Pemilu 2019.

"Kan sejak awal saya sudah sebutkan, penting dan perlu ada tim gabungan sejumlah komisi negara. Bawaslu tidak bisa kerja sendirian. Hari ini kita bisa lihat bagaimana kegaduhan pemilu ini terjadi," ujar Haris saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (21/4).

"Kalau kecurangan, bahasa-bahasa atau rumus rumit quick count, manuver-manuver elite terus dibiarkan, siapapun yang menang akan melekat stigma buruk," tutur Haris.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menyebut pihaknya tak membutuhkan kehadiran TPF Kecurangan Pemilu. Arief mengatakan tak setuju pembentukan TPF karena pemilu masih berjalan dengan baik. Arief juga mengklaim kecurangan di pemilu masih sekadar tuduhan.

(tst/ain)