Pemindahan Ibu Kota, Kementerian hingga DPR Ikut Keluar DKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan ibu kota baru yang dipindahkan dari DKI Jakarta ke wilayah lain hanya untuk fungsi pemerintahan saja.

Pemerintah saat ini mulai mematangkan kriteria wilayah untuk menjadi ibu kota baru. Hal tersebut disampaikan Bambang dalam rapat terbatas tentang 'Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota', di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).

Lihat juga: Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Perlu Persiapan Matang dan Detail

"Usulan kami untuk ibu kota ini yang diposisikan adalah hanya fungsi pemerintahan, yaitu eksekutif, kementerian lembaga, legislatif, parlemen MPR DPR DPR, kemudian yudikatif kehakiman, kejaksaan, MK dan seterusnya," kata Bambang.

"Kemudian keamanan, TNI, Polri, serta kedutaan besar serta perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia," ujar Bambang melanjutkan.

Bambang mengatakan untuk masalah jasa keuangan, perdagangan, dan industri akan tetap berada di Jakarta. "Misalkan BI, OJK, BKPM tetap di Jakarta. Ini konsep yang coba kita tiru dari beberapa best practice yang sudah dilakukan negara lain," kata dia.

Menurut Bambang, tujuan pemerintah untuk memindahkan ibu kota ini adalah pemisahan pusat pemerintahan dan bisnis. Menurut dia, Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis hingga tingkat regional di Asia Tenggara. "Yang kita akan tuju dari ibu kota baru adalah pemisahan pusat bisnis dan pusat pemerintahan," ujarnya.

Bambang pun telah memaparkan kriteria wilayah untuk menjadi ibu kota baru. Menurut dia, selain mencerminkan identitas Indonesia, ibu kota baru menjadi kota modern, berkelas internasional, atau dengan istilah 'smart, green, and beautiful city.'

Lihat juga: Sejarah Pemindahan Ibu Kota Sejak Era Hindia Belanda

Ia menyatakan sejumlah ibu kota yang sudah dibangun dengan konsep itu antara lain, Washington DC di Amerika Serikat, Brasilia di Brazil, Canbera di Australia, Putra Jaya di Malaysia, dan Sehjong di Korea Selatan. "Indonesia tentu perlu ibu kota yang berstandar internasional," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan sinyal pemindahan ibu kota berada di luar Pulau Jawa, yakni di Kalimantan. Alasannya, jumlah penduduk di Pulau Jawa sudah terlampau padat. Sementara, jumlah penduduk di Kalimantan masih sangat rendah.

Berdasarkan data yang dikantonginya menyebut jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai 57 persen dari total populasi di Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk di Pulau Sumatra tembus 21 persen. Sementara jumlah penduduk di Pulau Kalimantan cuma sekitar 6 persen, Sulawesi 7 persen, dan Maluku serta Papua hanya tiga persen.

Lihat juga: Istana Matangkan Rencana Pemindahan Ibu Kota

"Di Kalimantan 6 persen, nah ini masih 6 persen, baru 6 persen. Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57 persen. Ada yang 6 persen, 7 persen, dan 3 persen," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/4). 

Sinyal dari Jokowi ini sekaligus mengubur dua alternatif kota yang sempat disebut-sebut akan menjadi calon ibu kota baru, yakni, di sekitaran Monas, Jakarta, atau di kota-kota sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Alternatif ketiga berada di luar Pulau Jawa. "Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
[Gambas:Video CNN] (fra/dea)