Analisis

PAN Lebih Berpeluang Merapat ke Pemerintah Ketimbang Demokrat

CNN Indonesia | Selasa, 30/04/2019 08:25 WIB
PAN Lebih Berpeluang Merapat ke Pemerintah Ketimbang Demokrat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan) bersama Ketua Umum NasDem Surya Paloh, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung hadir dalam acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan0.
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Amanat Nasional (PAN) dinilai punya peluang yang cukup bagus untuk bergabung ke koalisi pasangan calon nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan merapat ke pemerintahan kelak. Peluang PAN bahkan disebut lebih besar ketimbang Partai Demokrat.

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiarti menyebut pertemuan antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu membuka kemungkinan tersebut.

Aisah menilai manuver Zulhas kala berbincang dengan Jokowi lebih menyerupai 'cek ombak', baik untuk koalisi oposisi maupun koalisi petahana. Dari reaksi yang muncul, ia memandang tak ada penolakan dari kedua kubu atas aksi Zulhas tersebut.


"Respons terhadap yang terjadi baik dari elite politik Prabowo-Sandi maupun elite politik di koalisi pemerintah maupun kader-kader dari pengurus PAN sendiri, saya enggak melihat itu ada penolakan," ujar Aisah saat ditemui di bilangan Guntur, Jakarta Selatan, Senin (29/4).

Terlebih, menurut Aisah, PAN tidak punya beban politik dengan parpol pendukung pemerintah semisal PDIP. Hal ini yang membedakan peluang PAN dengan Demokrat.

Hubungan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri, belum juga membaik. Karenanya PAN lebih punya peluang merapat ke pemerintah ketimbang Demokrat, meskipun di satu sisi ada sosok Amien Rais di PAN yang dikenal keras terhadap Jokowi.

"Itu terbukti di 2016 PAN bergabung di koalisi pemerintah," imbuh Aisah.

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan sementara itu menegaskan bahwa komitmen mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya sampai pada Pilpres 2019, tepatnya setelah penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tuntas pada 22 Mei 2019 mendatang.

Selesai dari pemungutan suara, Bara menyebut pihaknya bebas menentukan arah kebijakan partai.

"Pilpres selesai, ya kita berhak punya otoritas penuh untuk menentukan langkah ke depan, demi kepentingan partai dan apa yang bisa partai lakukan untuk berkontribusi untuk bangsa ini," ujar Bara.

Bara pun mengingatkan bahwa riwayat PAN selama hidup hampir selalu berada di dalam pemerintahan. Hanya ketika mendukung Prabowo dan Hatta Rajasa pada Pemilu 2014, mereka sempat duduk di kursi oposisi meskipun akhirnya bergabung ke pemerintah pada 2016.

(bin/osc)