Video kala Mahfud berbicara demikian beredar luas di media sosial. Frasa 'garis keras' dalam ucapan Mahfud membuat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu dihakimi secara verbal di media sosial, terutama oleh barisan pendukung Prabowo-Sandi.
"Tetapi kalau dilihat sebarannya di beberapa provinsi yang agak panas pak Jokowi kalah. Dan itu diidentifikasi tempat-tempat kemenangan pak Prabowo itu diidentifikasi dulunya dianggap sebagai provinsi garis keras dalam hal agama. Misalnya Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya. Sulawesi Selatan juga," tutur Mahfud.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya katakan dulunya karena dua alasan: Satu, dulu DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat, dulu PRRI di Sumatera Barat, dulu Gerakan Aceh Merdeka di Aceh, dulu DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Lihat di video ada kata 'dulu'. Puluhan tahun terakhir sudah menyatu. Maka saya usul Pak Jokowi melakukan rekonsiliasi, agar mereangkul mereka," cuit Mahfud.
ADVERTISEMENT
Selain karena sensitivitas politik pasca Pilpres, kritik dan kemarahan itu mungkin dipicu pernyataan Mahfud yang dalam beberapa hal tidak tepat karena melabeli provinsi garis keras dalam hal agama.
Dia lupa hanya sedikit peran agama dalam sejumlah pemberontakan tersebut. Pada kasus seperti GAM dan PRRI Permesta, pemberontakan bahkan dipicu bukan oleh agama, melainkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan pemerintah pusat.
Berikut riwayat singkat pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di provinsi 'garis keras' ala Mahfud MD.
Pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat
Bermula dari kekecewaan terhadap hasil Perundingan Renville pada Desember 1947. Perundingan itu wilayah Indonesia hanya sebatas Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Selebihnya, termasuk Jawa Barat dan Jawa Timur, merupakan milik Belanda.
Pemerintah lalu memindahkan pasukan dari Jawa Barat yakni Kodam Siliwangi dan Kodam Brawijaya Jawa Timur. Keduanya dipindahkan ke Jawa Tengah bergabung dengan Kodam Panembahan Senopati (kini Kodam Diponegoro). Alhasil, Jawa Barat mengalami kekosongan militer.
Sejarawan Deliar Noer, dalam Partai Islam di Pentas Nasional, menyebut tidak semua pasukan dari Jawa Barat hijrah ke Jawa Tengah. Deliar menilai masih banyak kekuatan bersenjata yang menamakan dirinya Hizbullah dan Sabilillah menetap di Jawa Barat. Khususnya wilayah Garut, Tasikmalaya dan sekitarnya.
Hizbullah dan Sabilillah tidak ikut hijrah ke Jawa Tengah lantaran pertimbangan bersifat pribadi. Mereka merasa bertanggung jawab terhadap kampung halaman dan sanak saudara.
Pentolan DI/TII Jawa Barat, Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo. (Uncredited via Wikimedia Commons) |
DI/TII juga tidak terima ketika pasukan Kodam Siliwangi mulai kembali ke Jawa Barat. Menurut mereka, tentara Indonesia sudah terkontaminasi oleh golongan komunis yang memberontak di Madiun 1948 silam.
Sejarawan Universitas Indonesia Mohammad Iskandar menyebut DI/TII Jawa Barat kerap melakukan teror dalam rentang 1949-1962. Mereka melakukan aksi teror sekaligus mengambil kebutuhan logistik dari masyarakat sekitar.
"Saya sendiri termasuk yang ikut mengungsi ke pinggiran kota menjelang sore hari dan kembali ke kampung setelah salat Subuh. Masyarakat yang anti DI/TII banyak yang diteror dan dibunuh oleh DI/TII," ujar Iskandar.
"Sampai dengan awal tahun 1960, hampir semua jalan raya penghubung kota-kota di Jawa Barat tidak aman," katanya.
Presiden Sukarno yang geram dengan sepak terjang DI/TII akhirnya menginstruksikan aparat untuk mengambil tindakan lebih tegas. Itu dikatakan Sukarno saat berpidato di Istana Negara pada 17 Agustus 1953.
"Sekali lagi, hai, tentara dan polisi dan rakyat, perlipatgandakanlah usahamu membasmi pengacau-pengacau itu. Segala jalan harus dilalui. Kalau kata-kata saja tak dapat menyehatkan jiwa yang kebingungan, apa boleh buat. Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih hebat lagi," kata Sukarno seperti dikutip dari Harian Merdeka, 18 Agustus 1953.
DI/TII pimpinan Kartosoewiryo baru benar-benar bisa dipadamkan pada 1962 melalui Operasi Barata Yudha atau Operasi Pagar Betis. Kartosoewiryo ditangkap di Gunung Beber, Majalaya lalu dieksekusi mati di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara.
Berlanjut ke halaman berikutnya...
Pentolan DI/TII Jawa Barat,
Kahar Muzakkar. (KamielahK via Wikimedia Commons)
Tentara Gerakan Aceh Merdeka. (Foto: AFP PHOTO/ POOL)