Istana: Indonesia Ini Negara Hukum, Bukan Negara Ijtimak

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menganggap keputusan Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional III tak bisa dijadikan landasan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Salah satu keputusan Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional III adalah meminta KPU mendiskualifikasi pasangan calon nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin karena dianggap melakukan kecurangan dalam Pilpres 2019.

Lihat juga: KPU Tolak Rekomendasi Itjimak Ulama III Diskualifikasi Jokowi

Moeldoko menegaskan Indonesia adalah negara hukum, bukan negara berdasarkan ijtimak.

"Kita ini (Indonesia) sudah ada konstitusi, ada undang-undang, ada ijtimak itu gimana ceritanya? Negara ini kan negara hukum, bukan negara ijtimak," kata Moeldoko di kantornya, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/5).

Moeldoko mempersilakan para pihak berbicara soal Pemilu 2019. Namun, mantan panglima TNI itu mengingatkan bahwa Indonesia berjalan berdasarkan konstitusi. Moeldoko menyatakan bahwa konstitusi harus dihormati bersama.

Lihat juga: Akui Basis Massa Kecil, Ijtimak Ulama Enggan Jadi Parpol

"Jelas-jelas negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan ijtimak, itu harus jelas itu. Saya harus berani ngomong jelas, karena kalau tidak nanti negara ini menjadi babaleot, enggak karu-karuan," ujarnya.

Moeldoko juga turut merespons pernyataan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang meminta KPU menghentikan publikasi proses hitung cepat atau real count karena dinilai dapat membuat bingung masyarakat.

Menurut pensiunan jenderal bintang empat itu, penghitungan yang dilakukan KPU berdasarkan data C-1 yang dipublikasikan lewat website merupakan proses selepas pencoblosan pada 17 April lalu. Moeldoko meminta masyarakat tak dibuat bingung.

"Ya bagaimana itu sebuah proses, proses konstitusional. Jangan membuat sesuatu yang membingungkan Masyarakat. Ikuti semua ketentuan konstitusi," tuturnya.

[Gambas:Video CNN] (fra/arh)