Wiranto Bantah Tim Pantau Pencaci Jokowi Bentuk Diktator

CNN Indonesia | Kamis, 09/05/2019 17:22 WIB
Wiranto Bantah Tim Pantau Pencaci Jokowi Bentuk Diktator Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto membantah tim pemantau pencaci Presiden Joko Widodo merupakan bentuk kediktatoran pemerintahan. Kata Wiranto, justru pemerintah memasukkan para ahli hukum dari masyarakat untuk memastikan tidak ada tindakan tangan besi dari pemerintah.

Wiranto sendiri yang berencana membentuk tim hukum nasional ini untuk mengawasi ucapan tokoh terhadap pemerintah dan presiden. Wiranto membantah tim dimaksud mengembalikan Indonesia ke zaman rezim Orde Baru.

"Jadi jangan sampai ada tuduhan katanya Pak Wiranto kembali ke Orde Baru, Presiden Jokowi diktaktor, enggak ada. Justru kehadiran para ahli hukum ini itu membantu kita menjamin kita bahwa kita bukan diktator," kata Wiranto di Jakarta, Kamis (9/5).


Wiranto mengaku dengan meminta pendapat dari para ahli merupakan bentuk pemerintah mendengarkan masukan masyarakat. Sehingga pembentukan tim pemantau ini dipastikan untuk menjamin dan melindungi hak rakyat.

"Bukan Pak Jokowi sewenang-wenang. Kalau kita enggak melaksanakan itu berarti enggak melindungi masyarakat, berarti kita yang melanggar hukum karena sudah ada kewenangan, ada tugas untuk mengayomi melindungi masyarakat," jelas dia.

Tim pemantau ini sendiri akan membedah setiap aktivitas dan aksi yang dianggap mempengaruhi situasi ketertiban umum. Jika mereka melakukan sesuatu yang keluar batas, maka tim akan menelaah lebih jauh masalah dimaksud.

"Membantu untuk melakukan evaluasi apakah aksi yang sekarang sudah meresahkan masyarakat, itu sudah termasuk kategori yang bagaimana, pasalnya pasal berapa, mau diapakan," ucap dia.

Terakhir, Wiranto membantah pembuatan tim ini berdasarkan situasi politik terkini. Ia memastikan tim ini hanya untuk memastikan masyarakat yang terlindungi.

"Ini bukan nuansa politik, ini nuansa hukum," tutup dia.

[Gambas:Video CNN] (ctr/osc)