TKN Jokowi Tolak Usul Syafii Maarif soal Kabinet Zaken

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengaku tidak sepakat dengan usul pembentukan kabinet zaken atau kabinet yang diisi para ahli di bidangnya, seperti diusulkan oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif.

Menurut dia, kabinet zaken memberi kesan negatif terhadap partai politik.

Lihat juga: Syafii Maarif Usul Jokowi Bentuk Zaken Kabinet

"Saya kurang setuju dengan konsep mendikotomikan profesional dengan parpol, ya. Karena ada kesan orang parpol tidak profesional sama sekali," ujar Karding di Rumah Aspirasi, Jakarta, Jumat (10/5).

Karding menuturkan dikotomi antara profesional dan politisi merupakan hal yang buruk bagi politik dan bangsa Indonesia. Sebab, ia mengingatkan bahwa negara terbentuk karena peran politik.

Lebih lanjut, Karding lebih sepakat semua pihak memberi kewenangan penuh kepada Jokowi untuk menyusun kabinet ke depan. Namun, kewenangan tersebut harus dibarengi dengan sejumlah syarat, misalnya profesional, berintegritas, hingga loyal.

Jika syarat tersebut tidak terpenuhi selama menjabat, ia berkata Jokowi berhak untuk melakukan pergantian.

"Jadi tidak usah dikotomi profesional dengan tidak profesional," ujarnya.

Lihat juga: Setneg Sebut Belum Bahas Reshuffle dan Kabinet Baru

Menurut politikus PKB seorang yang profesional tak berarti harus dari luar partai politik.

"Apakah orang yang datang dari luar politik disebut profesional? Kan, belum tentu. Kan, faktanya banyak yang tidak bisa berkinerja tinggi dalam sejarah pemerintahan kita," ujar Karding.

Ia menambahkan sepakat dengan semangat yang diinginkan oleh Maarif agar kebinet Jokowi ke depan bekerja profesional. Sebab, ia berkata memimpin sebuah lembaga merupakan hal yang berat.

Tetapi Karding menegaskan bahwa politik selalu terkait dengan kepentingan. Dan kepentingan dalam politik disebutnya tidak selalu negatif.

"Jadi cara pandang dikotomi itu tidak terlalu arif," ujar dia.

Lihat juga: PPP Tak Masalah bila Jokowi Reshuffle Posisi Menteri Agama

Sebelumnya, Syafii Maarif mengusulkan Presiden Jokowi membentuk kabinet zaken. Para ahli yang menjadi calon menteri boleh diusulkan oleh partai politik. Syaratnya, kata Syafii, partai tak boleh mengusulkan hanya satu nama, tetapi beberapa nama yang kemudian dipilih oleh Jokowi.

"Jadi presiden lebih berdaulat. Kalau tidak, kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya," ujar dia. (jps/wis)