Tepis People Power, Agum Sebut Rakyat Puas dengan Pemerintah

CNN Indonesia | Jumat, 10/05/2019 18:56 WIB
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar menyebut isu people power didengungkan oleh sekelompok orang yang tidak puas dengan pemerintah. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar. (M. Arby Rahmat)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar mengatakan people power, yang didengungkan kelompok pendukung pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak akan terjadi. Agum menyebut rakyat puas dengan pemerintah saat ini.

Agum mengatakan people power saat 1998 terjadi karena rakyat tak puas dengan pemerintah saat itu yang dipimpin Presiden ke-2 RI Soeharto.

"Kalau sekarang sekali lagi, rakyat dengan keadaan cukup puas terhadap apa yang dikerjakan pemerintah. Pengakuan itu ada dari masyarakat. Terbukti juga dari hasil pilpres," kata Agum di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/5).


"Jadi sangat sulit untuk bisa mengatasnamakan rakyat untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak konstitusional," ujar pensiunan jenderal bintang empat itu menambahkan.


Agum menyatakan people power terjadi bila 80 persen lebih rakyat tak puas terhadap pemerintah. Menurut dia, yang terjadi saat ini hanya sebatas ekspresi ketidakpuasan atas hasil Pemilu 2019.

"Ini enggak, ini jauh. Ini sebatas ekspresi ketidakpuasan," tuturnya.

Agum menyebut saat ini juga terdapat upaya memecah belah Polri dan TNI. Agum mengatakan hal tersebut terlihat dalam aksi yang dilakukan kelompok 212 dengan melontarkan pernyataan yang berbeda untuk Polri dan TNI.


"Waktu unjuk rasa, suara yang dikumandangkan pengunjuk rasa waktu itu, entah 212 atau apa, polisi musuh kita, TNI kawan kita. Wah itu jelas upaya memecah belah," ujarnya.

Agum pun meminta kepada Polri dan TNI untuk tetap solid sehingga masyarakat tak perlu khawatir dengan upaya kelompok tertentu yang ingin melakukan 'people power'.

"Jadi masyarakat sudahlah, tidak usah khawatir. Selama TNI-Polri solid dan itu dilakukan oleh sekelompok saja, bukan mayoritas," kata Agum.

(fra/ain)