Cak Imin Dukung Puan Maharani Jadi Ketua DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendukung Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk menjadi Ketua DPR periode 2019-2024. Cak Imin menilai Puan yang masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan laik menjabat Ketua DPR.

"Mbak Puan sangat layak jadi Ketua DPR dan Mbak puan mungkin akan membuka sejarah perempuan pertama yang menjadi ketua DPR RI dalam sejarah," kata Cak Imin usai buka puasa bersama di Rumah Dinas Ketua DPR Bambang Soesatyo, Jakarta, Senin (13/5).

Cak Imin mengatakan bahwa PKB juga akan menyodorkan nama kadernya yang perempuan untuk menjabat sebagai wakil ketua DPR. Namun, Cak Imin mengaku masih menunggu perolehan suara resmi yang diumumkan KPU pada 22 Mei mendatang.

"Ya pasti, pasti (sodorkan nama kader PKB). Kami tunggu perkembangan," ujarnya.

Puan Maharani. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Lihat juga: Cak Imin: Sulit Rasanya Buktikan Klaim Kemenangan Prabowo

Peluang PDIP menempatkan kadernya menjadi Ketua DPR terbuka lebar melihat hasil hitung cepat pemilihan legislatif (Pileg) 2019. Partai berlambang banteng moncong putih itu hampir dipastikan menjadi partai pemenang Pemilu 2019.

Berdasarkan data real count resmi KPU dari 325.119 TPS per Senin (13/5) pagi, PDIP mengumpulkan sebanyak 20 persen suara. Di bawah partai berlambang banteng itu mengekor Golkar dengan perolehan suara sebanyak 13,13 persen.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan kursi Ketua DPR di periode selanjutnya akan diduduki partai pemenang Pemilu 2019.

Menurutnya, aturan tersebut sudah tertuang di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Lihat juga: PDIP Teratas di Quick Count Pileg, Puan Tetap Tunggu KPU

"Sesuai dengan UU MD3 sudah sepakat pembentukan Ketua DPR itu pemenang pemilu adalah ketuanya," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/5).

Ia pun memastikan tidak akan ada perubahan atau revisi terkait aturan yang tertuang di dalam UU MD3 itu sampai pada waktu pemilihan pimpinan DPR periode 2019-2024 mendatang. (fra/fea)