Bawaslu Putuskan 2 Laporan BPN soal Kecurangan Pekan Depan

CNN Indonesia | Jumat, 17/05/2019 15:44 WIB
Bawaslu Putuskan 2 Laporan BPN soal Kecurangan Pekan Depan Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal memutuskan kelanjutan dua laporan pelanggaran pemilu dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Senin (20/5) pekan depan. Kedua laporan itu disampaikan oleh Ketua BPN Djoko Santoso dan juru bicara BPN Dian Islamiati Fatwa.

"Bawaslu akan membacakan putusan dua putusan pemeriksaan pendahuluan terkait dengan dua laporan BPN tersebut pada hari Senin," ujar Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (17/5).

Fritz menjelaskan kedua laporan tersebut telah teregistrasi. Dalam putusan pendahuluan nantinya akan ditentukan apakah laporan bisa dilanjutkan ke persidangan atau tidak. Hal ini diputuskan berdasarkan syarat materiil dan formil yang sudah terpenuhi.


Lebih lanjut dia menjelaskan kedua laporan BPN ini termasuk dalam pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Karena itu, Bawaslu akan melihat dugaan pelanggaran secara lebih luas, salah satunya dugaan pelanggaran yang diduga melibatkan ASN sebagaimana dilaporkan.

"Karena TSM bisa berbagai sisi, bisa dilihat dari segi ASN, bisa dari money politics-nya, bisa dari segi hal yang lain," jelas Fritz.

Sebelumnya diketahui, Djoko Santoso bersama Sekretaris BPN Hanafi Rais, dan Direktur Hukum dan Advokasi BPN Sufmi Dasco Ahmad melaporkan sejumlah temuan kecurangan administrasi dalam Pileg dan Pilpres yang melibatkan sejumlah ASN di seluruh Indonesia.

Putra Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais ini mengaku BPN telah menemukan sejumlah keterlibatan ASN di 23 provinsi selama pemilu berlangsung.

Dia juga menyebut keterlibatan para ASN ini dipimpin salah satu menteri di pemerintahan Joko Widodo. Meski begitu, Hanafi enggan menjelaskan secara rinci siapa menteri yang dimaksud.

"Pelanggaran TSM yang dilakukan terutama kepala daerah maupun ASN itu ditemukan ada di 23 provinsi dari 34 provinsi. Itu berarti lebih dari 50 persen. Bahkan ada indikasi sangat kuat untuk meminta tidak netral dari salah satu menteri," kata Hanafi.

[Gambas:Video CNN] (ani/osc)