Hendropriyono Sebut Tak Ada Sejarah Kudeta Sipil Berhasil
CNN Indonesia
Minggu, 19 Mei 2019 20:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono mengatakan tidak ada kudeta sipil yang berhasil dalam sejarah. Hal ini terkait dengan wacana people power pada 22 Mei mendatang menyikapi hasil Pemilu 2019.
Hendro mengatakan kudeta sipil tak pernah berhasil tanpa ada dukungan dari TNI dan Polri.
"Saya ingatkan, tidak ada kudeta sipil yang berhasil di dalam sejarah karena TNI dan Polri tidak di belakang," kata Hendropriyono di Gedung Djoeang, Jakarta, Minggu (19/5).
Sementara TNI dan Polri menurutnya sampai saat ini tetap pada sumpah mereka yakni setia pada pada pemerintah dan tunduk pada undang-undang dan ideologi negara.
Prajurit menurutnya juga tunduk pada hukum dan taat ada atasan.
"Tunduk setia pada atasan, jangan mau diajak-ajak yang bukan atasanya. Atasan orang lain dia ikutin. Itu tidak ada," katanya.
Hendro juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tidak turun ke jalan pada 22 Mei mendatang. Berbeda dengan elite-elite yang bisa mudah pergi ke luar negeri saat terjadi kerusuhan, rakyat akan menderita jika terjadi konflik sosial.
"Jangan mau ditipu menjadi korban dari para elit yang enak-enak pergi ke luar negeri, kabur. Terus nanti balik lagi pada saat-saat yang tetap aman-aman," kata Hendro.
Wacana People Power mengemuka digelar pada 21 dan 22 Mei di KPU dan Bawaslu. Namun pihak yang menginisiasi People Power ini mengklaim apa yang akan digelar sesuai dengan konstitusi sebagai salah satu menyuarakan aspirasi politik warga negara.
Mereka yang mengajak people power juga menegaskan gerakan tersebut bukan tindakan makar.
Belakangan gerakan people power ini diganti dengan istilah Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR). (sas/sur)
Hendro mengatakan kudeta sipil tak pernah berhasil tanpa ada dukungan dari TNI dan Polri.
"Saya ingatkan, tidak ada kudeta sipil yang berhasil di dalam sejarah karena TNI dan Polri tidak di belakang," kata Hendropriyono di Gedung Djoeang, Jakarta, Minggu (19/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prajurit menurutnya juga tunduk pada hukum dan taat ada atasan.
"Tunduk setia pada atasan, jangan mau diajak-ajak yang bukan atasanya. Atasan orang lain dia ikutin. Itu tidak ada," katanya.
"Jangan mau ditipu menjadi korban dari para elit yang enak-enak pergi ke luar negeri, kabur. Terus nanti balik lagi pada saat-saat yang tetap aman-aman," kata Hendro.
Wacana People Power mengemuka digelar pada 21 dan 22 Mei di KPU dan Bawaslu. Namun pihak yang menginisiasi People Power ini mengklaim apa yang akan digelar sesuai dengan konstitusi sebagai salah satu menyuarakan aspirasi politik warga negara.
Mereka yang mengajak people power juga menegaskan gerakan tersebut bukan tindakan makar.
Belakangan gerakan people power ini diganti dengan istilah Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR). (sas/sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK