Sikap Eks HTI soal Seruan People Power 22 Mei

CNN Indonesia | Senin, 20/05/2019 10:40 WIB
Sikap Eks HTI soal Seruan People Power 22 Mei Eks jubir HTI Ismai Yusanto menyebut kecurangan pemilu yang terstrktur, sistematis, masif, dan brutal itu adalah kemungkaran yang harus dilawan oleh umat Islam. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menyebut dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang menurutnya terjadi secara terstruktur, sistematis, masif, dan brutal, adalah kemungkaran yang harus dilawan oleh umat Islam.

Ismail mengatakan hal tersebut saat diminta pendapatnya mengenai seruan people power dari Amien Rais dan sejumlah tokoh lain.

"Kecurangan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, masif, dan brutal itu adalah kemungkaran. Menurut Islam tidak boleh dibiarkan suatu kemungkaran," kata Ismail saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (20/5).


Amien Rais yang belakangan mengganti seruan people power dengan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat, mengimbau warga turun ke jalan saat KPU menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu 2019, 22 Mei mendatang.

Ismail sendiri menolak membeberkan ihwal partisipasi para eks kader HTI dalam aksi 22 Mei nanti. Dia berkata hal itu menjadi rahasia para kader eks HTI.

Namun dia menegaskan sebagai umat Islam, eks kader HTI berkewajiban melawan kemungkaran terkait kecurangan pemilu. Dia menyebut upaya melawan kemungkaran bisa dilakukan dengan tangan masing-masing umat Islam. 
Sikap Eks HTI soal Seruan People Power 22 MeiAksi Bela Tauhid beberapa waktu lalu di Jakarta. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

"Kalau tidak mampu, kita bisa memakai lisan. Tetapi itu adalah selemah-lemahnya iman. Dan kami tidak ingin menjadi umat yang lemah imannya," ujar Ismail. 

Rencana demo pada 22 Mei akan berpusat di kantor KPU dan Bawaslu RI di Jakarta. Amien Rais dan sejumlah tokoh oposisi menyatakan aksi itu untuk mengawal penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019 oleh KPU.

Sebagian menyatakan aksi 22 Mei nanti dilakukan untuk mendesak KPU mendiskualifikasi pasangan capres dan cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin, yang dinilai telah melakukan kecurangan.

Prabowo Subianto sendiri telah menyatakan akan menolak hasil Pilpres 2019 jika terbukti ada kecurangan. 

Sementara itu kepolisian mengerahkan pengamanan ekstra mengantisipasi aksi 22 Mei. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan Polri mengerahkan 32 ribu personel untuk pengamanan pengumuman hasil penghitungan suara di KPU.

Polisi menerapkan empat ring pengamanan sejak sebelum hari pengumuman dan pada hari pengumuman, 22 Mei nanti. Fokus utama pengamanan adalah di KPU karena menjadi tempat atau pusat pengumuman dilakukan. (wis/wis)