Rektor Unair: Mahasiswa Tak Perlu Terlibat Aksi 22 Mei
CNN Indonesia
Rabu, 22 Mei 2019 05:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Rektor Universitas Airlangga Surabaya M. Nasih membantah telah mengizinkan mahasiswanya mengikuti aksi 22 Mei usai pengumuman rekapitulasi hasil Pemilu 2019. Nasih mengatakan aksi itu bukan forum ilmiah yang tak memiliki nilai tambah apapun bagi mahasiswa.
"Forum itu bukan forum ilmiah. Jadi, mahasiswa tidak perlu terlibat dalam forum itu karena value added-nya tidak ada," ujar Nasih saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (21/5).
Nasih sebelumnya membebaskan mahasiswanya ikut dalam aksi 22 Mei di Jakarta. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa itu tak lebih dari menyampaikan aspirasi dan gagasan.
Namun, saat ini Nasih mengklaim telah mengeluarkan imbauan terkait larangan mahasiswa mengikuti aksi tersebut. Ia menegaskan tak boleh ada mahasiswa yang absen lantaran mengikuti aksi 22 Mei.
"Daripada buang-buang waktu, jangan berbuat yang sia-sia. Dari sisi akademik juga enggak ada. Mahasiswa hanya boleh ikuti kegiatan yang sifatnya akademis," katanya.
Terlepas dari hal tersebut, Nasih tak bisa mengontrol satu per satu jika ada mahasiswanya yang mengikuti aksi 22 Mei. Sebab, tak ada ketentuan resmi yang mengatur mahasiswa harus mengajukan izin terlebih dahulu untuk mengikuti suatu kegiatan.
"Mahasiswa mau pergi kan enggak izin ke rektor. Mereka pergi ya pergi saja. Kalau yang kita urus kan perkuliahan," ucap Nasih.
Nasih sebelumnya tak mempermasalahkan jika ada mahasiswanya yang mengikuti aksi 22 Mei 2019, di Jakarta.
"Kalau ada kan, tapi tentu kami tidak mendorong begitu (mahasiswa ikut aksi)," kata Nasih, ketika menjawab pertanyaan awak media di Unair Kampus C Surabaya, Senin (21/5).
Menurutnya, jika mahasiswa sekadar menyuarakan gagasan, aspirasi serta idenya melalui aksi, hal itu bukanlah masalah bagi Nasih. Ia percaya para mahasiswa akan tetap mengikuti aturan dan perundang-undangan.
"Tentu mereka akan melakukan proses perjuangan dan ikhtiar dengan cara sesuai aturan, tidak mengganggu ketertiban. Saya pikir tidak ada masalah sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan berlaku," ujarnya.
Dia berharap mahasiswa bisa memberikan berbagai macam ide dan pandangan yang lebih obyektif. Namun, Nasih berpesan pada para mahasiswa yang melakukan aksi tersebut, agar tak membawa nama kampus atau institusinya dalam unjuk rasa, melainkan menggunakan nama pribadi masing-masing.
"Kita telah mendorong BEM atau mahasiswa melakukan aktivitas atau aksinya secara ilmiah, secara akademik, secara objektif. Tentu saja tidak (secara) institusional," kata dia.
Kendati demikian, menurut Nasih, penyelesaian masalah pada era kekinian tak semestinya dilakukan mahasiswa dengan aksi massa dan unjuk rasa hingga turun ke jalan.
"Penyelesaian masalah di jalanan kok rasanya bukan ide dan cara mahasiswa milenial sekarang ini, bukan cara mahasiswa revolusi industri 4.0," katanya.
Bagi Nasih, mahasiswa kini, idealnya mampu menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang lebih mengedepankan dialog, dan argumentasi yang sehat.
KPU telah menyelesaikan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 sejak Selasa dini hari.
Menyikapi agenda tersebut, sejumlah pihak ingin menggelar aksi pada 22 Mei. Salah satunya Front Pembela Islam (FPI) yang berencana mengadakan acara buka puasa bersama di depan kantor KPU. Acara buka puasa bersama juga sekaligus menuntut KPU agar tidak mengumumkan hasil Pemilu 2019 lantaran dinilai sarat dengan dugaan kecurangan.
[Gambas:Video CNN] (psp/frd/pmg)
"Forum itu bukan forum ilmiah. Jadi, mahasiswa tidak perlu terlibat dalam forum itu karena value added-nya tidak ada," ujar Nasih saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (21/5).
Nasih sebelumnya membebaskan mahasiswanya ikut dalam aksi 22 Mei di Jakarta. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa itu tak lebih dari menyampaikan aspirasi dan gagasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Daripada buang-buang waktu, jangan berbuat yang sia-sia. Dari sisi akademik juga enggak ada. Mahasiswa hanya boleh ikuti kegiatan yang sifatnya akademis," katanya.
"Mahasiswa mau pergi kan enggak izin ke rektor. Mereka pergi ya pergi saja. Kalau yang kita urus kan perkuliahan," ucap Nasih.
Nasih sebelumnya tak mempermasalahkan jika ada mahasiswanya yang mengikuti aksi 22 Mei 2019, di Jakarta.
"Kalau ada kan, tapi tentu kami tidak mendorong begitu (mahasiswa ikut aksi)," kata Nasih, ketika menjawab pertanyaan awak media di Unair Kampus C Surabaya, Senin (21/5).
 Prajurit Marinir mengendarai kendaraan taktis dan tempur melintas di dekat kantor KPU, Jakarta, Senin (20/5). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan) |
"Tentu mereka akan melakukan proses perjuangan dan ikhtiar dengan cara sesuai aturan, tidak mengganggu ketertiban. Saya pikir tidak ada masalah sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan berlaku," ujarnya.
Dia berharap mahasiswa bisa memberikan berbagai macam ide dan pandangan yang lebih obyektif. Namun, Nasih berpesan pada para mahasiswa yang melakukan aksi tersebut, agar tak membawa nama kampus atau institusinya dalam unjuk rasa, melainkan menggunakan nama pribadi masing-masing.
"Kita telah mendorong BEM atau mahasiswa melakukan aktivitas atau aksinya secara ilmiah, secara akademik, secara objektif. Tentu saja tidak (secara) institusional," kata dia.
Kendati demikian, menurut Nasih, penyelesaian masalah pada era kekinian tak semestinya dilakukan mahasiswa dengan aksi massa dan unjuk rasa hingga turun ke jalan.
"Penyelesaian masalah di jalanan kok rasanya bukan ide dan cara mahasiswa milenial sekarang ini, bukan cara mahasiswa revolusi industri 4.0," katanya.
Bagi Nasih, mahasiswa kini, idealnya mampu menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang lebih mengedepankan dialog, dan argumentasi yang sehat.
KPU telah menyelesaikan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 sejak Selasa dini hari.
Menyikapi agenda tersebut, sejumlah pihak ingin menggelar aksi pada 22 Mei. Salah satunya Front Pembela Islam (FPI) yang berencana mengadakan acara buka puasa bersama di depan kantor KPU. Acara buka puasa bersama juga sekaligus menuntut KPU agar tidak mengumumkan hasil Pemilu 2019 lantaran dinilai sarat dengan dugaan kecurangan.
[Gambas:Video CNN] (psp/frd/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK