"Pemanggilan dan penangkapan tokoh-tokoh yang terindikasi melanggar hukum akan terus dilakukan," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5).
Dia menyatakan penangkapan itu bukan tindakan sewenang-wenang atau diktator, tetapi semata-mata demi penegakan hukum dan keamanan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah meminta agar rencana seperti itu dibatalkan saja karena akan menodai proses demokrasi dan pada akhirnya rakyatlah yang akan menjadi korban," ujar Wiranto.
"Dan merupakan kejahatan yang serius mengancam kedaulatan negara. Maka siapapun yang terlibat harus bertanggungjawab dan akan mendapatkan hukuman berat," ujarnya.
Lebih lanjut, mantan Panglima ABRI ini mengajak semua pihak untuk menerima hasil pemilu dengan lapang dada. Ia juga berkata pihak yang kalah juga harus menerima secara ksatria kekalahannya.
"Karena dalam satu pertarungan pasti ada yang kalah dan menang," ujarnya.
Wiranto membantah upaya penegakan hukum terhadap para tokoh-tokoh yang terjadi saat ini serupa era orde baru (Orba) di bawah kepemimpinan Presiden kedua RI Soeharto.
"Di sini saya sampaikan aparat penegak hukum konsisten menindak tegas tanpa pandang hukum menindak yang nyata-nyata langgar hukum. Penangkapan tokoh yang melanggar hukum tetap dilanjutkan. Ini bukan Orba, tetapi demi tegaknya hukum yang menyangkut keamanan nasional," kata Wiranto.
[Gambas:Video CNN] (jps/pmg)