BJ Habibie Sebut Kerusuhan 22 Mei Tak Bisa Disamakan Kasus 98

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden ke-3 RI BJ Habibie mengatakan kerusuhan usai pengumuman hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019, pada 21-22 Mei lalu tak bisa disamakan seperti kerusuhan Mei 1998.

"Kalau disamakan dengan keadaan waktu tahun 1998, its not true," kata Habibie usai bertemu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, (24/5).

Lihat juga: Ucapkan Selamat, Habibie Ingin Jokowi Terus Lanjutkan Kerja

Oleh karena itu, Habibie mengajak semua pihak tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ia pun mengingatkan agar masyarakat tak terbelah setiap kali penyelenggaraan pemilu.

Menurut Habibie, pemilu akan ada lima tahun sekali. Ia pun mendesak agar semua pihak tak mengambil risiko yang mengadu domba dan memecah belah.

"Ngapain kita hilang waktu dan duit dan ada risiko tinggi hanya memperjuangkan kepentingan mungkin satu orang satu grup, no way," ujar kata Habibie.

Habibie yang juga pernah menjadi wakil presiden era Presiden kedua RI Soeharto mengajak semua pihak menghormati siapa pun yang nantinya ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden. Ia menegaskan presiden dan wakil presiden terpilih akan menjadi pemimpin seluruh rakyat Indonesia.

"Kalau anda menjadi presiden kan tidak akan memihak yang memilih anda saja kan, semua," tuturnya.

Jokowi pun sepakat dengan yang disampaikan pendahulunya tersebut. Ia menegaskan masalah persatuan dan kesatuan tidak dapat ditawar lagi.

"Saya kira kita sepakat. Saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa saya terbuka untuk siapapun bersama-sama, bekerja sama, untuk memajukan negara ini, untuk membangun negara ini. Siapapun," katanya.

Lihat juga: Prabowo, Wiranto, dan Kenangan 22 Mei 1998

(fra/kid)