Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
Bambang Soesatyo menolak secara tegas upaya memunculkan wacana referendum di Provinsi Aceh. Wacana itu disampaikan lewat pernyataan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (
GAM) Muzakir Manaf.
Menurut dia, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di mana Aceh ada di dalamnya merupakan harga mati.
"Menolak secara tegas rencana referendum yang akan dilaksanakan oleh rakyat Aceh. Mengingat Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdaulat dan NKRI adalah harga mati," ucap Bambang melalui keterangan tertulisnya, Jumat (31/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus Golkar itu mengimbau TNI untuk mengantisipasi perkembangan isu referendum Aceh ini agar dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dan tidak menimbulkan pergolakan politik di daerah lain.
Bambang juga mengimbau para akademisi dan pakar hukum tata negara untuk secara bersama-sama menjelaskan kerugian yang ditimbulkan sebagai dampak dari penyelenggaraan referendum, seperti menghilangkan rasa persatuan dan kesatuan sebagaimana pernah terjadi pada Timor Leste yang dulu bernama Provinsi Timor Timur.
Sebelumnya, isu referendum di Provinsi Aceh ini sempat diserukan oleh Muzakir atau yang akrab disapa Mualem, mantan Panglima GAM yang kini menjabat sebagai dan Ketua Partai Aceh.
Muzakir sendiri menjadi tim sukses pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.
Seruan itu dikatakan Muzakir dalam sambutannya pada peringatan wafatnya Wali Negara Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Muhammad Hasan Ditiro di Gedung Amel Banda Aceh, Senin (27/5) lalu.
Pada kesempatan itu, Muzakir meminta Aceh referendum karena alasan kondisi keadilan dan situasi demokrasi di Indonesia tak menentu saat ini.
"Alhamudlillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja. Itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja," ujar Muzakir.
(mts/pmg)