MK Minta Tak Dipaksa KPU dan Kubu 01 Buat Keputusan

Jakarta, CNN Indonesia -- Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo meminta para pihak di sidang sengketa Pilpres 2019 tak memaksa para hakim membuat keputusan.

Pernyataan Suhartoyo disampaikan usai tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak termohon dan tim kuasa hukum paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait memprotes gugatan baru yang dibacakan tim kuasa hukum paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Lihat juga: Tim Prabowo Pakai Revisi, Pengacara KPU Protes ke Hakim

"Jangan dipaksa Mahkamah untuk membuat keputusan bahwa [permohonan tim 02] ini yang dibawa ke pembuktian. Itu [penolakan gugatan baru] fair untuk termohon dan pihak terkait, tapi tidak fair untuk pemohon," kata Suhartoyo dalam rapat pendahuluan di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6).

Suhartoyo meningatkan bahwa KPU dan Jokowi-Ma'ruf sudah mempercayakan kepada MK untuk memutus masalah administrasi ini.

Ia pun meminta kedua pihak untuk membuktikan ucapan mereka. Suhartoyo juga menjamin MK akan mengeluarkan putusan yang adil terkait gugatan baru Prabowo-Sandi.

Lihat juga: Tim Prabowo Minta MK Diskualifikasi Jokowi Atau Pemilu Ulang

"Ya sudah percayakan bahwa Mahkamah akan bijak, cermat, kemudian membuat argumentasi logis dalam setiap pertimbangan hukum," tuturnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto memaparkan 15 petitum dalam sidang itu. Padahal majelis hakim memerintahkan untul membaca dokumen gugatan tertanggal 24 Mei 2019 yang mencantumkan tujuh petitum. Pernyataan BW langsung ditanggapi protes dari kuasa hukum KPU Ali Nurdin.

"Dalam pendengaran kami tadi apa yang dibacakan memuat posita dan petitum yang sama sekali baru," ujar Ali Nurdin setelah diberi kesempatan berbicara oleh Ketua Hakim MK Anwar Usman dalam sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6).

[Gambas:Video CNN] (arh/dhf/arh)