Tim Prabowo Beberkan Media Massa yang Dianggap Tak Netral

CNN Indonesia | Jumat, 14/06/2019 14:42 WIB
Tim Prabowo Beberkan Media Massa yang Dianggap Tak Netral Denny Indrayana, anggota tim kuasa hukum Prabowo-Sandi (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno membeberkan sejumlah grup media yang diduga berafiliasi dengan tim Jokowi. Menurutnya, media-media ini tidak netral karena pemilikya berafiliasi kepada penguasa dan dijadikan mesin propaganda.

Anggota tim hukum, Denny Indrayana menyebut, terdapat sejumlah grup media yang diduga berafiliasi dengan tim Jokowi, yakni Surya Paloh yang membawahi Media Grup (Media Indonesia dan Metro TV); Hary Tanoe Soedibjo pemilik group MNC (RCTI, Global TV, Koran Sindo, Okezone, INews TV, Radio Trijaya); dan Erick Thohir pemilik Mahaka Group yang membawahi Parents Indonesia dan Republika.

"Media kritis dibungkam, sementara media yang pemiliknya berafiliasi kepada kekuasaan, dijadikan media propaganda untuk kepentingan kekuasaan," ujar Denny, seperti diungkap dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6).


Ia menyebut pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin telah melakukan kecurangan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan membatasi kebebasan media dan pers.

Hal ini tertuang dalam poin permohonan sengketa pilpres yang dibacakan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di ruang sidang MK, Jakarta, Jumat (14/6).

Anggota tim hukum, Denny Indrayana Di sisi lain, lanjut Denny, media yang berupaya untuk netral yakni TV One disebut mengalami tekanan hingga harus menghentikan sementara program Indonesia Lawyers Club (ILC) besutan Karni Ilyas.

Denny mengutip pernyataan pengamat media dan kebijakan publik Djadjang Nurjaman yang menduga ada tekanan pada TV One hingga membuat mereka menghentikan tayangan itu sementara.

"Ketimbang berkompromi membuat tayangan yang tidak sesuai dengan "jati diri" ILC dan Karni Ilyas, lebih baik tidak usah tayang sekalian," seperti dikatakan Djajang dikutip dalam permohonan sengketa pilpres.

Denny berpendapat tiap paslon dalam pilpres mestinya memiliki akses yang sama ke media massa. "Dengan demikian telah terjadi upaya secara TSM terhadap pers nasional dengan tujuan menguasai opini publik," imbuh Denny. (pris/eks)