Soal Neo Orde Baru, Tim Jokowi Nilai Prabowo Serampangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai dalil permohonan sengketa pilpres Prabowo-Sandiaga Uno yang mengutip Tim Lindsey, Guru Besar Hukum dan Indonesianis dari Melbourne University Law School, keliru dan serampangan.

Dalam permohonannya, tim Prabowo menyebut pemerintahan capres petahana Jokowi sebagai rezim otoriter dan orde baru dengan merujuk pada penelitian Lindsey.

"Terkait hal ini, pemohon telah secara serampangan dan keliru mengutip pandangan Profesor Tim Lindsey dengan menuduh pihak terkait sebagai rezim otoriter dan orde baru," ujar anggota tim hukum Jokowi, I Wayan Sudirta saat membacakan jawaban sebagai pihak terkait atas sengketa pilpres di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa (18/6).

Wayan mengatakan, tulisan yang dikutip tim Prabowo merupakan opini singkat yang bersifat pertanyaan dengan judul 'Is Indonesia Sliding Towards a Neo New Order?'. Menurut dia, tak ada jawaban tegas atas pertanyaan yang menjadi judul tersebut.

Lihat juga: Yusril Kutip Surat Al-Maidah saat Jawab Gugatan Prabowo di MK

"Tulisan yang dibuat tahun 2017 ini merespons beberapa kejadian politik di Indonesia yang dianggap tantangan bagi Jokowi hingga dua tahun ke depan," katanya.

Alih-alih menuding pemerintahan Jokowi sebagai rezim otoriter dan orde baru, kata Wayan, Lindsey justru memprediksi kelompok civil society akan tetap memilih Jokowi jika dihadapkan pada pilihan dengan Prabowo.

"Oleh karena itu dalil pemohon ini bersifat asumtif dan tidak tepat seperti yang dimaksud penulisnya sendiri, dan karenanya merupakan tindakan tidak etis secara intelektual serta tidak patut secara hukum," ucap Wayan.

Tim Prabowo sebelumnya menyinggung soal gaya otoriter orde baru Joko Widodo dalam dalil permohonan sengketa pilpres di MK.
Mereka menyebut kecurangan pemilu akan lebih kuat dilakukan Jokowi selaku capres petahana apabila karakteristik pemerintahannya cenderung otoriter.

Sifat otoritarian yang muncul dalam pemerintahan Jokowi dianggap pola orde baru seperti tindakan represif kepada kelompok masyarakat yang kritis dan para aktivis antikorupsi.

Lihat juga: Sidang MK, Jalan ke Istana Ditutup Kawat Duri dan Beton

(psp/ain)