Jadi Saksi, Risma Dapat 14 Pertanyaan Kasus Korupsi YKP

Surabaya, CNN Indonesia -- Usai dua jam lamanya diperiksa sebagai saksi pelapor kasus dugaan mega korupsi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku mendapatkan 14 pertanyaan.

Risma menceritakan pihaknya berulang kali sempat meminta aset yang diduga digelapkan oleh YKP untuk dikembalikan ke tangan Pemkot Surabaya. Namun pihak YKP menolak hal ini.

Lihat juga: Wali Kota Surabaya Risma Diperiksa atas Kasus Mega Korupsi

"Ada kata kuncinya yang tadi sempat diperiksa, ya banyak, ada 14 item. Tapi saya pernah kirim surat ke YKP untuk menyerahkan aset itu ke pengelolanya di Pemkot tahun 2012, tapi saat itu ada penolakan," kata Risma usai diperiksa, Kamis (20/6).

Risma menambahkan upaya meminta pengembalian aset itu sudah dilakukannya ini sejak 2012 silam. Saat itu, ia pernah mengirim surat ke Gubernur Jawa Timur, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga ke Kejati.

"Lho itu kita enggak berhenti itu, jadi setelah 2012 kita kirim surat, saya kirim surat juga ke gubernur, kirim surat ke KPK, dan kemudian ke sini (Kejati). Jadi tidak berhenti itu panjang rangkaiannya," katanya.

Logo Kejaksaan. (Adhi Wicaksono)

Namun, Risma belum bisa memastikan berapa total aset pemkot yang diduga digelapkan oleh YKP. Ia mengatakan hal itu juga tengah dihitung oleh pihak Kejati. Ia hanya mengaku telah mengantongi bukti bahwa aset tersebut memang benar-benar miliki Pemkot Surabaya.

"Ya nanti itu dari kejaksaan yang ngitung. (Aset Pemkot) soalnya ya awal modalnya kan dari pemkot. (bukti lain) tadi kan suratku yang ke YKP, trus YKP balas. Itu kan ada. Intinya itu aja, " kata Risma.

Sementara itu, Kepala Kejati Jatim (Kajati) Sunarta mengatakan kesaksian Risma sangat penting dalam kasus dugaan mega korupsi YKP itu. Keterangan Risma dinilai akan memperkuat dugaan tersebut.

Lihat juga: Kasus Penipuan Bos Maspion, Polisi Tahan Eks Wagub Bali

"Ya akan memperkuat semua, yang pasti itu bahwa itu betul itu aset pemkot, bu Risma pasti akan memperkuat dalil-dalilnya dengan bukti yang ada," kata Sunarta, usai pemeriksaan.

Selain Risma, Sunarta menyebut pihaknya juga memeriksa Ketua DPRD Kota Surabaya Armudji.

"Pertama dulu, waktu pembentukan pertama YKP itu ada keputusan DPRD yang menyatakan bahwa modal awal 1.000 itu dari APBD. Kemudian kemarin terakhir, DPRD sudah mnyatakan bahwa mereka telah membentuk pansus dalam rangka mencari aset itu dan ternyata kesimpulannya benar bahwa itu aset pemda dan harus kembali," papar Sunarta.

Ilustrasi bukti kepemilikan tanah. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Kasus dugaan mega korupsi di YKP ini merupakan kasus yang relatif lama. DPRD Kota Surabaya pada 2011 bahkan sempat membentuk Pansus Hak Angket Pengembalian Aset YKP.

Salah satu fakta yang terungkap dalam Pansus Hak Angket itu adalah YKP yang merupakan aset Pemkot Surabaya, dikabarkan telah dibubarkan dan berubah bentuk menjadi PT YEKAPE pada 1994, selama itu mereka diduga melakukan penggelapan tanah aset Pemkot Surabaya senilai triliunan rupiah.

(frd/arh)