Petugas PPK Cilincing dan Koja Jadi Tersangka Pidana Pemilu

Jakarta, CNN Indonesia -- Penyidik Sentra Gakkumdu Polres Metro Jakarta Utara menetapkan seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cilincing dan Koja, Jakarta Utara, sebagai tersangka kasus tindak pidana pemilu.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto mengatakan dalam kasus tersebut, setidaknya 10 petugas PPK ditetapkan sebagai tersangka. Termasuk di antaranya Ketua PPK Cilincing Idi Amin serta Ketua PPK Koja Alim Sori

"Hasil penyidikan menyimpulkan bahwa benar ada dugaan penghilangan perolehan suara di TPS yang tersebar di Kecamatan Cilincing dan Koja," kata Budhi dalam keterangannya, Kamis (20/6).

Lihat juga: KPU Palembang Ungkap Kejanggalan Rekomendasi PSU dari Bawaslu

Budhi menuturkan dugaan pelanggaran dalam kasus tersebut adalah anggota PPK karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Hal tersebut, kata Budhi sebagaimana diatur pada Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sementara itu, Ketua Sentra Gakkumdu Bawaslu Jakarta Utara Benny Sabdo menyampaikan sampai saat ini penyidik masih terus bekerja untuk memeriksa sejumlah saksi dalam kasus tersebut.

"Sampai hari ini penyidik masih mengembangkan materi perkara ini untuk mengungkap intellectual dader-nya. Jadi pemeriksaan para saksi masih berlanjut," ujar Benny.

Lihat juga: Saksi Ungkap Petugas TPS Coblos 15 Suara Pilpres di Boyolali

Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Kasus tersebut diketahui bermula dari laporan Caleg DPRD DKI No Urut 1 Partai Demokrat H. Sulkarnain dan Caleg DPRD DKI No Urut 5 Partai Gerindra M. Iqbal Maulana ke Sentra Gakkumdu Bawaslu Jakut.

Dari laporan tersebut, tim sentra Gakkumdu kemudian melalukan penyelidikan atas laporan tersebut.
[Gambas:Video CNN] (dis/gil)