Galang Rekonsiliasi, TKN Klaim Jalin Komunikasi dengan BPN

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani mengatakan upaya rekonsiliasi politik antara Jokowi dan Prabowo Subianto terus dilakukan meskipun masing-masing pihak masih menunggu putusan PHPU Pilpres 2019. MK sendiri sedianya bakal membaca putusan sengketa Pilpres 2019 pada Jumat (28/6).

Menurut Arsul, upaya rekonsiliasi itu ditempuh lewat komunikasi yang dibangun di berbagai level pemimpin partai politik, baik yang tergabung dalam TKN Jokowi-Ma'ruf ataupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

"Meskipun proses di MK itu berjalan, tetapi komunikasi itu terus dibangun. Komunikasi itu pada berbagai level dan kadang-kadang antar level juga tidak tahu yang [terjadi] di level [lain] sebenarnya membicarakan apa," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).

Dia menyatakan, komunikasi politik sempat dijalani di level pemimpin partai politik atau koalisi selama kurang lebih 10 hari saat sidang sengketa PHPU Pilpres 2019 berlangsung kemarin.

Lihat juga: TKN Berharap Jokowi-Prabowo Bertemu Usai Sidang MK

Komunikasi politik tersebut, lanjut Arsul, dibangun untuk memastikan sidang sengketa PHPU Pilpres 2019 berlangsung secara terkendali dan dalam batas yang wajar.

Arsul menambahkan, pihaknya juga berkomunikasi untuk mengendalikan pihak yang menjadi kuasa hukum agar tidak terlalu jauh menyerang hal-hal yang bersifat pribadi, baik terhadap Jokowi maupun Prabowo.

"Kalaupun ada perdebatan, katakanlah emosi atau segala macam, tapi masih dalam tahap kewajaran," ujar dia.

Lebih jauh, Arsul menyampaikan bahwa rekonsiliasi akan lebih mudah dilakukan apabila tidak ada permasalahan lagi di antara pihak-pihak yang berkompetisi.

Pasalnya ujung dari rekonsiliasi adalah kesepakatan yang bisa lahir dalam berbagai bentuk seperti kursi kabinet hingga komposisi pimpinan di parlemen.

Lihat juga: Rekonsiliasi via Bagi-bagi Kursi, Bak Anak Kecil dan Permen

Namun, Arsul menolak memastikan apakah hal-hal terkait kesepakatan yang merupakan ujung dari rekonsiliasi itu telah masuk dalam pembahasan pihaknya. Termasuk soal jatah menteri untuk Partai Gerindra yang beberapa waktu terakhir rumornya sempat berhembus kencang.

Apapun itu, lanjut Arsul, pertimbangan nantinya yang akan diambil Gerindra tetap harus dihormati.

"Saya tidak ingin memastikan itu, tapi yang ingin saya katakan adalah tidak tertutup kemungkinan," ujar dia.

"Tapi persoalannya kalau ada tawaran, belum tentu juga. Teman-teman Gerindra tentu punya pertimbangan politik sendiri, perhitungan sendiri yang harus kita hormati," kata Sekjen PPP ini.

Dia menambahkan, TKN Jokowi-Ma'ruf sendiri tidak pernah menutup pintu bagi partai politik di koalisi pengusung Prabowo-Sandi untuk bergabung.

"TKN tidak pernah menutup pintu. Apakah katakanlah Gerindra, Demokrat, atau PAN itu akan bergeser posisi masuk ke dalam koalisi pemerintahan," tuturnya.

[Gambas:Video CNN] (mts/osc)